Usai DPR, Guru Besar IPB Desak BPK Evaluasi WTP Kemenhut

BANDA ACEH – Guru Besar IPB University, Prof Dwi Andreas Santosa mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengevaluasi opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diberikan kepada Kementerian Kehutanan (Kemenhut).

Desakan itu menyusul sorotan terhadap potensi penerimaan negara sebesar Rp104,43 triliun dari denda administratif aktivitas pertambangan di kawasan hutan tanpa Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH).

Dwi Andreas menilai BPK perlu menjelaskan bagaimana potensi penerimaan dalam jumlah besar tersebut dipertimbangkan dalam pemeriksaan laporan keuangan Kemenhut tahun anggaran 2025.

“BPK harus objektif dalam menghitung, jangan sampai ini jadi permainan. BPK harus menjelaskan bagaimana persoalan tersebut dipertimbangkan dalam pemeriksaan laporan keuangan Kementerian Kehutanan. Jadi perlu dievaluasi WTP-nya itu. Kalau perlu dicabut,” kata Dwi Andreas kepada wartawan, Rabu, 28 Oktober 2026.

Estimasi Rp104,43 triliun tersebut merujuk pada perhitungan denda administratif atas aktivitas pertambangan di kawasan hutan. Perhitungan berdasarkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 391.K/MB.01/MEM.B/2025 itu mencakup area seluas 67.125,41 hektare, yang berkaitan dengan 569 keputusan Izin Usaha Pertambangan (IUP) dari 480 pemegang izin.

Menurut Dwi Andreas, apabila ditemukan salah saji material atau pengungkapan informasi yang tidak memadai hingga memengaruhi kewajaran laporan keuangan, BPK perlu mengevaluasi kembali opini audit sesuai standar pemeriksaan dan ketentuan yang berlaku.

Ia mengingatkan, opini WTP bukan jaminan bahwa seluruh aspek pengelolaan keuangan maupun kegiatan kementerian bebas dari persoalan.

“WTP itu bukan berarti seluruh aspek pengelolaan keuangan kementerian bebas dari persoalan. Karena itu, BPK perlu membuka dasar penilaiannya, termasuk menjelaskan status estimasi Rp104,43 triliun tersebut,” ujarnya.

Pernyataan Dwi Andreas sejalan dengan sorotan Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Hanan Razaq, yang sebelumnya mempertanyakan pemberian opini WTP kepada Kemenhut di tengah besarnya potensi penerimaan dari denda administratif pertambangan di kawasan hutan.

“Kami mendesak BPK menjelaskan bagaimana persoalan tersebut dipertimbangkan dalam pemeriksaan laporan keuangan Kementerian Kehutanan. Jika ditemukan salah saji material atau pengungkapan yang tidak memadai hingga memengaruhi kewajaran laporan, BPK perlu mengevaluasi kembali opini yang diberikan sesuai standar pemeriksaan dan ketentuan yang berlaku,” kata Hanan kepada wartawan, Senin, 26 Oktober 2026.

Desak Pembenahan BPK

Banda Aceh

11.00 WIB

29 °C

Berawan

Kota Langsa

12.00 WIB

31 °C

Berawan

Aceh Selatan

12.00 WIB

27 °C

Berawan

Aceh Tenggara

12.00 WIB

28 °C

Cerah Berawan

Bali

12.00 WITA

32 °C

Cerah

Banten

11.00 WIB

31 °C

Hujan Ringan

Bengkulu

11.00 WIB

30 °C

Hujan Ringan

DI Yogyakarta

12.00 WIB

31 °C

Hujan Ringan

Jakarta Pusat

12.00 WIB

29 °C

Berawan

Jambi

12.00 WIB

29 °C

Berawan

Kalimantan Barat

12.00 WIB

30 °C

Berawan

Kalimantan Selatan

13.00 WITA

29 °C

Hujan Ringan

Kalimantan Timur

13.00 WITA

33 °C

Berawan

Kalimantan Utara

13.00 WITA

32 °C

Cerah

Kalimantan Tengah

11.00 WIB

31 °C

Kabut/Asap

Lampung

12.00 WIB

28 °C

Hujan Ringan

Nusa Tenggara Barat

13.00 WITA

28 °C

Cerah Berawan

Palu

12.00 WITA

33 °C

Cerah

Pangkal Pinang

12.00 WIB

31 °C

Berawan

Riau

11.00 WIB

28 °C

Cerah Berawan

Sumatera Selatan

11.00 WIB

27 °C

Udara Kabur

Sumatera Utara

12.00 WIB

30 °C

Cerah Berawan

Sumatera Barat

12.00 WIB

25 °C

Berawan

Kepulauan Bangka Belitung

12.00 WIB

31 °C

Berawan

Kepulauan Riau

12.00 WIB

31 °C

Hujan Ringan

Jawa Barat

11.00 WIB

24 °C

Berawan

Jawa Tengah

12.00 WIB

32 °C

Cerah Berawan

Jawa Timur

12.00 WIB

34 °C

Cerah

Sumber data: BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika)