-Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang diberikan pemerintah kepada masyarakat akibat dampak harga minyak goreng merupakan bukti kekalahan. Sebab, pemerintah tidak mampu melakukan paksaan terhadap perusahaan kelapa sawit dan turunannya untuk memastikan DMO (domestic market obligation) menjadi prioritas dan HET (harga eceran tertinggi) tetap di Rp 14 ribu per liter dapat berjalan di lapangan.
Begitu kata Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menanggapi BLT senilai Rp 100 ribu per bulan yang diberikan 3 bulan ke depan kepada 20,5 juta masyarakat miskin dan 2,5 juta penjual gorengan.
“Ini namanya oligarki sawit menang tiga kali berturut-turut alias hattrick,” tuturnya kepada wartawan, Senin (4/4).
Pertama, urai LaNyalla, oligarki menang karena harga CPO dunia naik. Kedua menang karena akhirnya HET minyak murah dicabut pemerintah.
“Ketiga, menang karena pengumunan para mafia minyak goreng batal dan hilang ditelan bumi,” tegasnya.
Dikatakan LaNyalla, kenaikan harga CPO membuat Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) tahun 2021 mencatat rekor pengumpulan pungutan dana ekspor sebesar Rp 69 triliun lebih. Dengan nilai ekspor FOB Sawit di kisaran angka 28,99 miliar dolar AS atau sekitar Rp 409 triliun.
“Tapi jangan salah, dana di BPDPKS itu 90 persen kembali ke perusahaan kelapa sawit. Untuk peremajaan sawit dan untuk pengembangan proyek B-30. Kalau lihat dari alokasi, ada sisa sekitar Rp 10 triliun. Itu mungkin yang digunakan untuk BLT, yang totalnya sekitar Rp 7 trilliun,” bebernya,
Jadi, lanjut LaNyalla, lagi-lagi negara harus mengalah dengan melakukan intercept agar pengusaha-pengusaha besar itu tidak rugi. Sehingga HET dicabut, diganti dengan bantuan BLT ke masyarakat, agar masyarakat punya daya beli harga keekonomian.
“Padahal sudah berulang kali saya sampaikan. Negara ini tidak akan mampu melakukan intercept atas semua kesulitan rakyat. Karena kemampuan negara sangat terbatas dengan sistem ekonomi seperti hari ini. Di mana semua kekayaan alam dikelola swasta dengan pola royalti,” tandasnya.
