Koalisi Jokowi terbelah. Gerindra, PDIP, NasDem dan PPP menolak wacana penundaan Pemilu karena merembet ke isu perpanjangan masa jabatan Presiden tiga periode.
Keempat partai menganggap tidak ada kegentingan Pemilu 2024 dan masa jabatan Presiden tiga periode harus diwujudkan. Penundaan Pemilu 2024 dinilai tak bisa diterima akal sehat, menabrak konstitusi dan merusak kualitas demokrasi.
Selain anggota koalisi, wacana tersebut juga ditentang para pakar, akademisi, LSM hingga masyarakat. Belum lagi sejumlah hasil survei menunjukkan masyarakat tampaknya resistensi terhadap usulan tersebut
Kencangnya gelombang penolakan, membuat PAN, Golkar dan PKB berubah haluan. Setelah Jokowi marah, Zulhas mengumpulkan para elite PAN di kediamannya di Jakarta, Rabu (6/4) malam.
Zulhas secara khusus bicara soal penundaan pemilu. Zulhas menegaskan penundaan pemilu tidak memungkinkan karena tidak mendapat dukungan politik.
“Juga soal isu penundaan pemilu yang tidak akan terwujud karena dukungan politik yang tidak memadai,” ungkap Wakil Ketua Umum PAN Bima Arya.
Menurut Wali kota Bogor ini, Presiden Joko Widodo tidak secara khusus meminta PAN menghentikan wacana penundaan pemilu. PAN sebelumnya salah satu pendukung penundaan pemilu. PAN hanya menangkap sinyal isu ini harus disetop karena pernyataan Jokowi di Istana kepada menterinya.
“Pesan dari presiden tentu harus kita pahami sebagai pesan untuk semua,” ujar Bima.
PKB sudah jauh-jauh hari menarik diri dari wacana penundaan Pemilu. Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid atau akrab disapa Gus Jazil menegaskan, partainya kini tidak terlalu agresif dengan usulan penundaan pemilihan umum (pemilu).
“PKB tidak terlalu agresif, tetapi berharap partai-partai yang lain belum sadar untuk bisa sadar, jika wacana penundaan lebih masuk akal daripada tidak ditunda,” kata Guz Jazil.
Bagi PKB, kata Gus Jazil, demokrasi merupakan alat untuk mempercepat kesejahteraan rakyat. Sehingga, tidak mungkin terjadi amandemen atau perubahan konstitusi tanpa kehendak rakyat.
PKB juga tidak merekayasa politik sehingga dasar wacana penundaan pemilu seharusnya dilakukan atas dasar kepentingan masyarakat banyak.
“PKB bersama-sama kepentingan rakyat dan demokrasi,” ujarnya.
Banda Aceh
Kota Langsa
Aceh Selatan
Aceh Tenggara
Bali
Banten
Bengkulu
DI Yogyakarta
Jakarta Pusat
Jambi
Kalimantan Barat
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Kalimantan Tengah
Lampung
Nusa Tenggara Barat
Palu
Pangkal Pinang
Riau
Sumatera Selatan
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Bangka Belitung
Kepulauan Riau
Jawa Barat
Jawa Tengah
Jawa Timur
Komentar Terbaru