Sehingga, ketika PP 7/2021 diterbitkan kata Nasir, bukan sebaliknya menghilangkan dan atau memarginalkan kegiatan usaha Koperasi TKBM.
“Terkait dengan tuduhan bahwa Koperasi TKBM dinilai monopoli, barangkali kita harus membaca kembali UU 25/1992 Pasal 63 angka 1 huruf a dan b dan UU 5/1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat,” tutur Nasir.
Pada Pasal 50 huruf i kata Nasir, secara arif dan bijaksana dengan tidak menghilangkan mindset bahwa Koperasi adalah soko guru ekonomi bangsa.
Nasir meyakini Presiden Jokowi memiliki cara pandang berbeda dengan para menteri-menterinya yang terkait dengan persoalan Koperasi TKBM di Pelabuhan. Argumentasi Nasir, Jokowi menginginkan Koperasi dan UMKM dimudahkan, dilindungi dan diberdayakan.
“Bukan sebaliknya dituduh sebagai penyebab biaya tinggi dan dimarginalkan. Semoga Bapak Presiden Jokowi mendengar teriakan para buruh panggul di pelabuhan,” pungkasnya.
Banda Aceh
Kota Langsa
Aceh Selatan
Aceh Tenggara
Bali
Banten
Bengkulu
DI Yogyakarta
Jakarta Pusat
Jambi
Kalimantan Barat
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Kalimantan Tengah
Lampung
Nusa Tenggara Barat
Palu
Pangkal Pinang
Riau
Sumatera Selatan
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Bangka Belitung
Kepulauan Riau
Jawa Barat
Jawa Tengah
Jawa Timur
Komentar Terbaru