“Moratorium ini bisa menjadikan konsekuensi terjadinya keberatan dari negara-negara lain karena barang ini adalah komoditas global. Jadi mohon diperhatikan Bapak Presiden, mohon kembalikan kebijakannya ke jalur yang benar,” ujarnya.
Hal senada disampaikan oleh Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira Adhinegara. Ia menilai kebijakan larangan ekspor tersebut hanya mengulang kesalahan yang sama seperti pada kasus batu bara pada Januari 2022 lalu.
DMO sawit dinilai lebih efektif
Bhima lebih mendukung kebijakan wajib pasok pasar domestik (DMO) untuk mencegah lonjakan harga dan kelangkaan minyak goreng di dalam negeri. Dalam hitungannya, DMO 20 persen sebetulnya sudah cukup untuk menjaga kebutuhan dalam negeri.
“Yang seharusnya dilakukan cukup kembalikan kebijakan DMO crude palm oil (CPO) 20 persen. Selain DMO, pemerintah juga harus menggunakan HET di minyak goreng kemasan,dan pengawasan yang benar, jangan pake suap,” ujar Bhima.
Ia menilai kalaupun ada kesalahan dalam implementasi kebijakan DMO hanya di bagian pengawasan. “Yang bolong ini kan pengawasannya, jangan memukul rata semua bahan baku minyak goreng dilarang. Hal ini akan membuat rugi besar terhadap perekonomian Indonesia.”
Bila pemerintah berkukuh melarang ekspor, Indonesia berpotensi kehilangan devisa sekitar US$ 3 miliar. Mengingat bahan baku minyak goreng yang tidak hanya CPO, kebijakan itu juga dinilai tidak bijak karena bakal berimbas pada industri selain minyak goreng yang juga membutuhkan CPO.
Yang pasti, menurut Bhima, larangan ekspor akan otomatis mendorong kenaikan harga CPO internasional secara signifikan. Per 21 April 2022, harga CPO di Bursa Malaysia Derivatives (BMD) mencapai MYR 6.808 per ton. Ia memperkirakan harga itu bakal makin meroket dengan pelaksanaan kebijakan pemerintah karena Indonesia adalah produsen minyak sawit terbesar saat ini.
Bhima juga khawatir negara lain akan melakukan balas dendam atau retaliasi terhadap kebijakan pelarangan ekspor minyak goreng dan bahan baku tersebut. “Khawatir ada retaliasi dan protes dari negara negara lain juga,” ujar Bhima.
Banda Aceh
Kota Langsa
Aceh Selatan
Aceh Tenggara
Bali
Banten
Bengkulu
DI Yogyakarta
Jakarta Pusat
Jambi
Kalimantan Barat
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Kalimantan Tengah
Lampung
Nusa Tenggara Barat
Palu
Pangkal Pinang
Riau
Sumatera Selatan
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Bangka Belitung
Kepulauan Riau
Jawa Barat
Jawa Tengah
Jawa Timur
Komentar Terbaru