Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menjamin pembatasan dan penentuan tarif baru tetap berada dalam arahan Presiden Jokowi. Penentuan tarif itu akan mempertimbangkan keadaan ekonomi yang baru pulih pascapandemi. ’’Kami diarahkan untuk betul-betul berempati dan menyinergikan dengan keadaan yang dirasakan masyarakat,’’ kata Sandi.
Mantan wakil gubernur DKI Jakarta itu mengungkapkan, rencana pengembangan Borobudur akan mendengarkan masukan dari para ahli dan tokoh. Baik tokoh agama, masyarakat, maupun budaya. ’’Akan kami koordinasikan karena masukan ini tentunya adalah aspirasi masyarakat,’’ paparnya.
Pemilik grup bisnis Saratoga itu menyebutkan, hasil laporan beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa Borobudur mengalami degradasi yang cukup drastis. Terutama pada tingkat keausan permukaan batu candi. Kebijakan kuota kunjungan dan tarif khusus disesuaikan dengan kajian lintas kementerian/lembaga dan stakeholder terkait. Menurut Sandi, pembatasan pengunjung Borobudur adalah hal yang niscaya. ’’Karena daya dukung Candi Borobudur yang sangat terbatas berdasar perhitungan para ahli,’’ ujarnya.
Dia menegaskan, pengelolaan Borobudur di masa mendatang akan berbasis konservasi, bukan lagi komersial. ’’Selain situs warisan yang perlu dijaga, tentunya juga memikirkan dampak pada masyarakat secara sosio-ekonomi. Sejalan dengan konsep pariwisata yang berkualitas, berkelanjutan, dan berbasis ekonomi masyarakat sekitar,’’ ucapnya.
Ketua DPD Asosiasi Travel Agent Indonesia (Astindo) Yogyakarta Erwin Santoso menilai kebijakan yang diambil pemerintah ada baiknya. ’’Setiap tahun bangunan candi mengalami penurunan. Maka, pemerintah ingin menjaga kelestariannya selama mungkin,’’ katanya.
Menurut rencana, pemerintah akan menjadikan Borobudur sebagai kawasan wisata yang bukan lagi mass tourism, tetapi menjadi destinasi kawasan khusus. Hal itu sama seperti Taman Nasional Komodo. ’’Dengan diberlakukannya tiket masuk yang baru, akan terseleksi wisatawan yang bisa naik ke Candi Borobudur,’’ tutur Erwin.
Selama masa pandemi, wisatawan dilarang naik ke ring 1 (relief dan stupa). Pengunjung hanya diizinkan berada di area pelataran. ’’Karena banyak wisatawan memakai hand sanitizer yang mengandung alkohol dan bisa memicu kerusakan pada batu batu, relief, dan stupa,’’ ungkap Erwin.
Ketum DPP Astindo Pauline Suharno menambahkan, meski tujuan pemerintah untuk menjaga kelestarian Candi Borobudur, tarif Rp 750 ribu memang mahal. “Sebetulnya terlalu mahal, apalagi untuk wisatawan backpacker. Wisman pun belum tentu akan masuk. Tapi, mungkin bisa disiasati dengan masuk sampai batas tertentu jika untuk kebutuhan foto saja,” jelasnya kepada Jawa Pos.
Banda Aceh
Kota Langsa
Aceh Selatan
Aceh Tenggara
Bali
Banten
Bengkulu
DI Yogyakarta
Jakarta Pusat
Jambi
Kalimantan Barat
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Kalimantan Tengah
Lampung
Nusa Tenggara Barat
Palu
Pangkal Pinang
Riau
Sumatera Selatan
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Bangka Belitung
Kepulauan Riau
Jawa Barat
Jawa Tengah
Jawa Timur
