BANDA ACEH – Pakar ekonomi Aceh, Taufiq A Rahim, menilai kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), gas dan listrik dengan alasan mengendalikan inflasi, secara rasional ekonomi akan berdampak pada kenaikan harga barang dan jasa. Kondisi ini juga akan meninggalkan legacy (warisan) buruk Presiden Joko Widodo (Jokowi).
“Bahkan dapat menjadikan inflasi yang dahsyat atau multiplier effect terhadap pergeseran kenaikan harga (shifting price),” katanya, Senin (22/8/2022).
Ia menerangkan, kondisi ini dapat terjadi baik melalui analisis dua sisi inflasi yakni cost-push and demand full inflation, yaitu inflasi dari sisi permintaan (pembeli/konsumen) dan penawaran (penjual/produksi). Hal ini dapat dipastikan akan terjadi ekonomi shock dan ketersumbatan (influences) makro ekonomi.
“Secara siklus makro ekonomi dan produktifitas akan sangat mengganggu keseimbangan pasar (equilibrium market), harga akan melonjak tinggi terhadap mobilitas barang, jasa dan orang, maka akan menjadikan ketidak seimbangan pasar (disequilibrium market) dalam konteks makro ekonomi,” jelasnya.
Taufiq menyampaikan, daya beli masyarakat menengah ke bawah masih rendah, serta peredaran uang belum normal, juga produktifitas ekonomi sektor ril, informal, sektor basik, pedagang kecil, UMKM, industri rumah tangga, penginapan, transportasi dan banyak lagi lainnya, baru mencoba untuk bangkit dari keterpurukan.
“Ternyata akan berhadapan dengan badai dahsyat kenaikan harga barang, jasa, akibat dari kenaikan harga BBM, gas dan listrik, jika kebijakan ekonomi, politik dan moneter Pemerintah Indonesia ini, benar-benar jadi dilaksanakan melalui kebijakan arogansi pemerintah, yang tidak memiliki sensces of crissis and belonging,” tutur dia.
Ia menyebutkan, alasan irrasional pengendalian inflasi dari kebijakan ekonomi menaikkan kebutuhan dasar BBM, gas dan listrik akan berdampak ganda, juga akan menjadikan ketidakpercayaan (distrusted) rakyat keseluruhannya menjadi pudar, menghilangkan rasa simpati baik ekonomi dan politik kekuasaan.
“Hal yang paling prinsipil bahwa kenaikan harga ini akan memicu inflasi baru dan semakin berkurangnya kemampuan daya beli rakyat terhadap barang dan jasa serta hal lainnya. Dia menuturkan bahwa rakyat belum pulih dari keterpurukan ekonomi dampak Covid-19 yang saat ini semakin tidak jelas kondisinya,” sebutnya.
Disisi lain, yang sangat dikhawatirkan adalah kondisi ini dapat menciptakan eksistensi negara atau pemerintah berhadapan dengan kebijakan ekonomi dan politik kekuasaan, berada di depan jurang yang terjal dan dalam “berjumpalitan” mengancam disintegrasi negara dan bangsa.
Banda Aceh
Kota Langsa
Aceh Selatan
Aceh Tenggara
Bali
Banten
Bengkulu
DI Yogyakarta
Jakarta Pusat
Jambi
Kalimantan Barat
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Kalimantan Tengah
Lampung
Nusa Tenggara Barat
Palu
Pangkal Pinang
Riau
Sumatera Selatan
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Bangka Belitung
Kepulauan Riau
Jawa Barat
Jawa Tengah
Jawa Timur
Komentar Terbaru