Sabtu, 20/04/2024 - 07:08 WIB
IndonesianArabicEnglishRussianGermanFrenchChinese (Simplified)JapaneseMalayHindi

TERBARU

NASIONAL
NASIONAL

Buruh: DPR Tanggung Jawab Jika Terjadi Kerusuhan Sosial karena BBM

ADVERTISEMENTS

BANDA ACEH –Massa serikat buruh melakukan aksi demonstrasi ‘demo” tolak kenaikan harga BBM di depan gerbang utama gedung DPR RI, Selasa 6 September 2022.

ADVERTISEMENTS
Ucapan Selamat dan Sukses atas Pelantikan Reza Saputra sebagai Kepala BPKA

Presiden Serikat Buruh Said Iqbal mengatakan bahwa kaum buruh tegas meminta DPR untuk membentuk panitia khusus (pansus) terkait kenaikan harga BBM ini.

ADVERTISEMENTS
Manyambut Kemenangan Idul Fitri 1445 H dari Bank Aceh Syariah

Jika tuntutan ini tidak diwujudkan, massa buruh meminta DPR bertanggung jawab jika ada kerusuhan sosial.

ADVERTISEMENTS

“Kita memastikan panja atau pansus. Jika tidak dibentuk, DPR bertanggung jawab jika terjadi kerusuhan sosial,” ujar Said dari atas mobil komando di depan gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa 6 September 2022.

Said mengatakan, tuntutan mengenai tolak kenaikan harga BBM tersebut menjadi satu-satunya tuntutan massa buruh yang berdemonstrasi.

Berita Lainnya:
Pengakuan Mbah Benu Soal 'Telepon Allah', Akhirnya Minta Maaf Usai Bikin Gaduh Lebaran 5 April

“Tuntutan kali ini hanya satu, DPR membentuk panja. Sudah terlalu lama suarakan suara rakyat, kamu punya hak, kamu punya hak interpelasi. DPR, gunakan ini. Saya percaya Presiden Jokowi bersama rakyat,” ujarnya.

ADVERTISEMENTS
Mudahkan Hidup Anda!, Bayar PBB Kapan Saja, Di Mana Saja! - Aceh Singkil

Said mengatakan aksi buruh demo tolak kenaikan harga BBM di gedung DPR ini akan selesai pukul 15.00 WIB di mana massa buruh nanti ya mempersiapkan demo lanjutan di daerah-daerah pada esok hari dan akan digelar secara masif di sejumlah daerah Indonesia.

Said mengatakan buruh merencanakan aksi seminggu sekali apabila harga BBM belum juga diturunkan.

“Aksi akan meluas kalau pemerintah dan DPR (tak respons), kita pastikan bisa saja seminggu sekali, sebulan dua kali, di kabupaten/kota,” ujarnya.

Dalam demo yang akan dilakukan di daerah dan kabupaten, Said menyebut nantinya buruh meminta gubernur membuat surat rekomendasi kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan pimpinan DPR menyatakan daerahnya menolak kenaikan harga BBM.

Berita Lainnya:
Imbas Kecelakaan Adu Banteng di KM 58, Contraflow di Tol Jakarta-Cikampek Ditiadakan

“Karena ada sembilan gubernur, 20 bupati/wali kota menyatakan menolak omnibus law. Hal yang sama bisa dilakukan gubernur. Jangan berlindung di balik ketiak pemerintah pusat, Kamu harus suarakan rakyatmu. Gubernur kita minta hari ini dan selanjutnya buat surat rekomendasi ke pimpinan DPR dan Presiden menolak kenaikan harga BBM,” ujarnya.

Saat ini massa buruh mulai membubarkan diri dan sebagian besar mengarah ke Slipi Jakarta Barat dari depan gedung DPR.

Sementara itu di gerbang DPR RI sudah tiba massa HMI dan juga kalangan mahasiswa yang bergantian untuk melakuan demo tolak BBM.

x
ADVERTISEMENTS

Reaksi & Komentar

Berita Lainnya

Tampilkan Lainnya Loading...Tidak ditemukan berita/artikel lainnya.
IndonesianArabicEnglishRussianGermanFrenchChinese (Simplified)JapaneseMalayHindi