Presiden representasi kaum minoritas di dua negara dunia Barat tersebut hanya melibatkan konteks perbedaan etnis.
Indonesia Sukses Dipimpin Suku Minoritas
Terlepas BJ Habibie tak pernah ikut dalam konstestasi pemilihan presiden, fakta sejarah tetap mencatat bahwa pria kelahiran Parepare, 25 Juni 1936 itu merupakan pemimpin Indonesia ke-3 yang meninggalkan banyak legasi baik bagi Tanah Air.
Menjadi Presiden RI pada saat Indonesia mengalami krisis yang amat dahsyat memang bukan nasib yang baik bagi BJ Habibie.
Perpecahan dan demonstrasi terjadi di mana-mana. Mata uang rupiah melemah pada titik nadir terhadap mata uang asing terutama dolar Amerika Serikat.
Namun, BJ Habibie dalam waktu singkat mampu menguatkan mata uang rupiah secara signifikan terhadap mata uang asing terutama dolar Amerika Serikat.
Selain itu, BJ Habibie pada masa memimpin Indonesia yang singkat, mampu meletakkan landasan dalam berdemokrasi dengan membuat UU Pemilu.
Di samping itu, BJ Habibie mampu memperkukuh negara kesatuan republik Indonesia dengan membuat UU Otonomi Daerah, sehingga berbagai daerah yang ingin merdeka pada awal reformasi merasa tidak perlu merdeka, karena aspirasi mereka telah terakomodir dalam UU Otonomi Daerah.
BJ Habibie juga dikenal sebagai figur yang memiliki sifat demokratis dan negarawan. Ketika BJ Habibie menggantikan Soeharto, maka menurut UUD 1945, kepemimpinannya sebagai Presiden sampai masa jabatannya berakhir, yakni, 5 (lima) tahun atau 2002. Namun, BJ Habibie justru memilih opsi mempercepat pemilihan umum (Pemilu) sesuai tuntutan publik. Hasil Pemilu 1999 dimenangkan oleh PDIP.
Padahal, bisa saja BJ Habibie kala itu menggunakan aparat dan PNS untuk berbuat curang guna melanggengkan kekuasaannya. Tapi, hal itu tak dilakukannya.
Setelah era BJ Habibie, tidak lagi pernah terjadi Pemilu secara jujur dan adil seperti yang terjadi di Pemilu 1955 dan Pemilu 1999, karena penguasa menggunakan aparat, PNS/ASN, dan politik uang untuk memenangi Pemilu.
Ironisnya, saat ini justru lingkaran penguasa atau jangan-jangan penguasanya sendirinya menginginkan adanya perpanjangan massa jabatan Presiden yang secara jelas melanggar konstitusi.
Dalam konteks demokrasi, penegakan hukum, perbaikan ekonomi, peningkatan kualitas pendidikan, dan sebagainya tak ada legacy yang bisa dibanggakan rezim ini.
Come on Pak Luhut, berpikirlah jernih dalam melihat figur pemimpin yang baik bagi Indonesia. Jangan Anda berasumsi masyarakat Indonesia primordial dalam memilih presiden.
*(Penulis adalah Direktur Eksekutif Indo Parameter)
Banda Aceh
Kota Langsa
Aceh Selatan
Aceh Tenggara
Bali
Banten
Bengkulu
DI Yogyakarta
Jakarta Pusat
Jambi
Kalimantan Barat
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Kalimantan Tengah
Lampung
Nusa Tenggara Barat
Palu
Pangkal Pinang
Riau
Sumatera Selatan
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Bangka Belitung
Kepulauan Riau
Jawa Barat
Jawa Tengah
Jawa Timur
Komentar Terbaru