“Isi surat tersebut merupakan rekomendasi DPRA terkait status perizinan HGU perkebunan di Aceh,” katanya.
Selain itu, Ketua DPRA Saiful Bahri, menyampaikan apresiasi kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) atas komitmennya dalam menjalankan Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.
“Karena UU inilah yang mempertemukan kepentingan politik para pihak, RI dan GAM dalam membangun masa depan Aceh,” ucap Saiful Bahri.
“Saya dan bersama pimpinan dan anggota DPRA lainnya, terus berupaya agar efektifitas pelaksanaan UU No.11/2006 dapat kita wujudkan kedepan,” katanya lagi.
Sementara itu, Pengamat Kebijakan Publik, Nasrul Zaman, sangat mendukung sikap dan kebijakan yang dikeluarkan oleh legislatif Tanah Rencong.
Menurut Nasrul, jika berbicara demi kepentingan kesejahteraan dan kemaslahatan seluruh rakyat Aceh, maka kebijakan tersebut harus didukung oleh semua pihak.
“Berbicara kepentingan rakyat Aceh maka bukan HGU yang bermasalah yang dihentikan atau bahkan dicabut, tapi HGU-HGU yang ada sampai masanya itu harus dihentikan proses HGU-nya sudah cukup,” ujar Nasrul saat dikonfirmasi Lensakita.com, Rabu (29/3/2023).
Ia menjelaskan, jika masih ada pengusul perpanjangan HGU kepada pemerintah kabupaten/kota maupun provinsi, maka pemerintah tersebut diminta untuk tidak menindaklanjuti permintaan itu.
“Jadi pengusul HGU itu memperpanjang sudah dihentikan saja proses perpanjangannya. Kemudian HGU yang ada itu dibagi ke masyarakat. Kalau itu pemerintah berpihak kepada masyarakat. Beda kalau pemerintah berpihak pada oligarki,” jelasnya.
Akademisi Universitas Muhammadiyah (Unmuha) ini, menyebutkan bahwa dukungan tersebut diberikan tidak hanya menghentikan HGU yang bermasalah. Namun juga semua HGU yang pernah dikeluarkan atau direkomendasi oleh pemerintah.
Sebab, kata Nasrul, tidak pantas kemudian HGU tersebut pemiliknya tidak tingal atau berdomisili di Provinsi Aceh dan memegang hak kuasa puluhan hektar tanah di Aceh.
“Itu ada keistimewaan sendiri dengan UUPA, saya pikir kita mendukung itu dan malah bisa diperluas kebijakan itu,” ungkapnya.
Nasrul mengatakan, proses penerbitan HGU itu dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Dimana pemerintah kabupaten/kota dan Pemerintah Aceh merekomendasikan perpanjangan HGU kepada pemerintah pusat.
“HGU itu dikeluarkan oleh pemerintah pusat atas rekomendasi Pemerintah Aceh. Jadi jangan lagi direkomendasikan oleh Pemerintah Aceh. Sehingga kita bisa bagi tanah HGU itu ke rakyat,” pungkasnya.[]

















































































































