ACEH BESAR – Bupati Aceh Besar Muharram Idris mengajak masyarakat khususnya warga Kecamatan Leupung yang lahannya masuk dalam rencana pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Aceh Besar- untuk mendukung program strategis tersebut demi memperluas pelayanan air bersih bagi masyarakat.
Ajakan itu disampaikan Muharram dalam musyawarah penetapan bentuk ganti kerugian pengadaan tanah pembangunan SPAM Regional Aceh Besar- di Aula Gedung UDKP Kecamatan Leupung, Senin (16/11/2026).
Muharram mengatakan, hingga saat ini pelayanan air bersih kepada masyarakat Aceh Besar belum terpenuhi secara maksimal. Berdasarkan data yang disampaikannya, pelayanan Perumdam Tirta Mountala baru menjangkau sekitar 40 persen dari total penduduk Aceh Besar.
“Pelayanan air bersih kepada seluruh masyarakat Aceh Besar belum terpenuhi dengan maksimal. Hari ini kita mencatat Perumdam Tirta Mountala baru mencapai sekitar 40 persen dari jumlah penduduk Aceh Besar yang mendapatkan layanan air bersih,” ungkapnya.
Menurut Muharram, Aceh Besar memiliki potensi sumber daya air yang besar, mulai dari sungai hingga kawasan hulu yang selama ini belum dimanfaatkan secara optimal untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat.
Karena itu, pembangunan SPAM Regional menjadi kesempatan penting yang harus dimanfaatkan bersama. Program tersebut diharapkan mampu memperkuat infrastruktur penyediaan air minum sekaligus memperluas jangkauan pelayanan bagi masyarakat Banda Aceh dan Aceh Besar.
“Ini adalah kesempatan bagi kita. Pemerintah pusat telah menyiapkan anggaran untuk program SPAM Regional. Ini merupakan investasi untuk masa depan dengan manfaat yang sangat besar bagi masyarakat. Karena itu, saya meminta seluruh jajaran pemerintah kabupaten agar lebih fokus dan jangan sampai kesempatan ini terlewatkan,” tegasnya.
Muharram mengungkapkan, rencana pembangunan tersebut telah berlangsung cukup lama. Bahkan, anggaran pembebasan tanah disebut telah dialokasikan sejak beberapa tahun lalu, tetapi belum terealisasi. Itu sebabnya, ia berharap melalui koordinasi dan keseriusan seluruh pihak, proses pengadaan tanah dapat diselesaikan pada tahun ini sehingga tahapan pembangunan berikutnya dapat segera berjalan.
Dalam kesempatan itu, ia juga menekankan pentingnya membangun komunikasi dan saling menghargai antara pemerintah dengan masyarakat pemilik lahan. Menurutnya, pembangunan untuk kepentingan umum harus tetap memperhatikan hak-hak masyarakat yang terdampak.
“Kita perlu kerja sama yang baik. Masyarakat menghargai upaya pemerintah, dan pemerintah juga harus menghargai kepemilikan serta hak-hak masyarakat. Kalau ada persoalan atau pertanyaan terkait nilai ganti kerugian, mari kita cari jalan keluar melalui komunikasi yang baik,” ujarnya.


















































































































