Dalam pemaparannya, ia menguraikan tiga prinsip dasar penyusunan dokumen ini yaitu integrasi, sinkronisasi, dan partisipasi.
Pada sesi kedua, Irfan Zikri memfasilitasi inventarisasi data dan informasi terkait isu-isu penting dan program terkait yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan daerah dengan mengakomodir 5 (lima) komponen, yaitu Penguatan Data, Penguatan Koordinasi, dan Infrastruktur; Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Pekebun; Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan; Tata Kelola Perkebunan dan Penanganan Sengketa; dan Dukungan Percepatan Pelaksanaan Sertifikasi ISPO dan Peningkatan Akses Pasar Produk Kelapa Sawit.
Pada sesi terakhir, masing-masing Pokja memaparkan hasil diskusinya dan mendapatkan tanggapan dari peserta lainnya dan Tenaga Ahli. Beberapa isu penting muncul dalam diskusi, seperti ketersediaan dan kemutakhiran data sektoral dan geospasial; isu GAP terkait benih bersertifikat, pupuk, dan perawatan tanaman yang berimplikasi pada rendahnya produktivitas; penguatan kelembagaan pekebun dan kemitraan ekonomi; perlindungan kawasan ekosistem esensial; kesejahteraan dan ketenagakerjaan; perencanaan dan tindak lanjut sertifikasi ISPO, dll.
“Hasil diskusi ini akan menjadi pijakan dalam merumuskan kegiatan dan luaran yang diinginkan,” ungkap Asri Gani merangkum hasil pemaparan Pokja.
Menutup rangkaian FGD ini, Ridlo Sahri, Sekretaris Bappeda mengungkapkan apresiasinya terhadap semua pihak yang hadir dan terlibat.
“Dokumen ini bisa segera disusun dan ditetapkan dalam waktu dekat, dan bisa menjadi yang pertama dan pionir di Aceh yang memiliki dokumen RAD KSB,” harapnya.[]
Banda Aceh
Kota Langsa
Aceh Selatan
Aceh Tenggara
Bali
Banten
Bengkulu
DI Yogyakarta
Jakarta Pusat
Jambi
Kalimantan Barat
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Kalimantan Tengah
Lampung
Nusa Tenggara Barat
Palu
Pangkal Pinang
Riau
Sumatera Selatan
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Bangka Belitung
Kepulauan Riau
Jawa Barat
Jawa Tengah
Jawa Timur
Komentar Terbaru