BANDA ACEH – Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia (Puskapol UI) mengingatkan bahwa upaya-upaya memobilisasi aparat desa untuk pemilu merupakan salah satu gaya kepemimpinan yang pernah dipraktikkan rezim Orde Baru.
Sebelumnya, isu ini kembali menguat setelah ribuan aparat desa memberi sinyal dukungan untuk salah satu calon wakil presiden yang juga putra sulung Presiden Joko WIdodo, Gibran Rakabuming Raka.
Direktur Puskapol UI, Hurriyah, menilai bahwa upaya sejenis yang dilakukan saat ini bisa mengancam demokrasi dalam jangka panjang.
“Kerugian terbesarnya tentu saja pada erosi demokrasi kita,” kata Hurriyah ketika dihubungi Kompas.com pada Senin (20/11/2023).
“Kita sudah 2024, bukan lagi menjadi momentum demokrasi kita terkonsolidasi, tapi justru malah setback, balik lagi ke era otoritarian,” lanjutnya.
Ia mengingatkan, langgam pemerintahan Orde Baru di tangan Soeharto juga bersifat “monoloyalitas” dengan senjata berupa mobilisasi aparat negara.
Bukan hanya aparat keamanan, aparat desa juga menjadi salah satu unsur penting untuk dimobilisasi.
Keberadaan aparat desa, meskipun memerintah di satuan terkecil, justru membuatnya tidak dapat disepelekan karena kedekatannya dengan rakyat di akar rumput.
Dengan tangan-tangan yang menjamah sampai tingkat terkecil pemerintahan, rezim Orde Baru bisa melanggengkan kekuasaannya dengan digdaya.
“Itu kan berdampak serius pada kekuasaan yang sentralistik dan menjadi sangat hegemonik. Dia bisa mempengaruhi, menjangkau, hampir semua institusi politik dan pemerintahan,” kata Hurriyah.
“Nah ini yang kita khawatirkan, jangan sampai kemudian demokrasi kita yang hari ini posisinya menurut para sarjana politik dan berbagai lembaga pengindeks demokrasi sudah mengalami backsliding, penurunan gitu ya, mengalami erosi justru menjadi semakin parah,” ungkapnya.
Hurriyah menilai, upaya mobilisasi dukungan ini kini sedang dilakukan Presiden Joko Widodo yang dianggap ingin menjaga kepentingannya melalui Gibran sebagai penerusnya.
Ia menjelaskan, sinyal dukungan yang diberikan ribuan aparat desa itu bukan datang tiba-tiba.
Fenomena itu harus dibaca melalui serangkaian pertemuan antara organisasi perangkat desa dengan Jokowi, misalnya, dalam hal membahas aspirasi-aspirasi desa yang dapat dijadikan kebijakan populis penguasa seperti kenaikan dana desa.
Fenomena itu pun, menurut Hurriyah, tak bisa dilepaskan dari manuver Jokowi yang aktif menemui organisasi relawan jelang akhir masa jabatannya.
Sebelumnya, sejumlah organisasi perangkat desa yang tergabung dalam Desa Bersatu memberikan sinyal dukungan kepada pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Sinyal itu terlihat ketika mereka menggelar acara bertajuk “Silaturahmi Nasional Desa 2023” di Indonesia Arena, Jakarta, Minggu (19/11/2023), yang dihadiri oleh Gibran.
Gibran pun didaulat untuk berpidato dalam acara tersebut, meski Wali Kota Solo itu tidak menyinggung soal dukung-mendukung dalam pidatonya yang cukup singkat.
“Ini tadi masukan-masukan aspirasi dari para pimpinan ketua-ketua organisasi desa sementara kami tampung dulu. Mungkin minggu depan kita jadwalkan ketemu saya ya Pak biar bisa kita detilkan lagi kita carikan solusi bersama-sama,” kata Gibran, Minggu sore.
Aura dukungan perangkat desa kepada Prabowo-Gibran sangat terasa karena beberapa di antara mereka mengenakan seragam kemeja putih dengan lambang angka 2 di dada yang merujuk pada nomor urut capres-cawapres usungan Koalisi Indonesia Maju itu.
Beberapa elite pendukung Prabowo-Gibran juga tampak batang hidungnya, misalnya Ketua Umum Partai Bulan Bintang Yusril Ihza Mahendra, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani, Sekretaris TKN Nusron Wahid, dan eks kader PDI-P Budiman Sudjatmiko.
Koordinator Nasional Desa Bersatu Muhammad Asri Anas mengeklaim, tindakan para perangkat desa itu bukanlah bentuk kampanye.
Namun, ia tidak menutup peluang bahwa kepala desa, perangkat desa, dan anggota permusyawaratan desa bakal mengampanyekan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) di balik layar.
