Seorang warga DKI Jakarta mengeluhkan soal ‘surat tagihan’ yang dikirim oleh Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ke alamat rumahnya lewat ojek daring.
Warga tersebut khawatir akan kebocoran data pribadinya dan mempertanyakan dari mana PSI mendapatkan data lengkap itu.
Dalam unggahan di akun media sosial X, warga tersebut memamerkan isi surat dari PSI. Surat tersebut layaknya surat tagihan utang dengan format yang diubah.
Misalnya, PSI menuliskan tanggal jatuh tempo 14 Februari 2024; total tagihan: masa depan generasi muda; serta pembayaran minimal: sumbang suaramu di Pemilu.
Surat tersebut juga memuat potret Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep serta caleg PSI dari DKI Jakarta.
Menanggapi itu PSI meminta maaf kepada warga DKI Jakarta apabila inovasi kampanye lewat surat yang mereka kirimkan ke rumah warga telah membuat sejumlah pihak merasa khawatir terkait potensi penyalahgunaan data.
Ketua DPW PSI DKI Jakarta Elva Farhi Qolbina menyebut surat-surat yang mereka kirim merupakan bentuk keinginan PSI untuk menyapa para pemilih dan mengenalkan platform serta para caleg PSI, sehingga harapannya dapat dikenal lebih dekat oleh calon pemilih.
“Kami memohon maaf jika kegiatan literasi Politik ini menimbulkan ketidaknyamanan,” kata Elva kepada CNNIndonesia.com, Jumat (2/2).
Elva pun mengakui surat-surat tersebut dibuat dan dikirim langsung oleh DPW PSI Jakarta. Surat tersebut menurutnya berupa platform kampanye yang berisi rekam jejak wakil legislatif PSI di DPRD.
Namun demikian, Elva menegaskan data nama dan alamat yang digunakan PSI merupakan data yang berasal dari data DPT 2019 milik KPU. Data by name by address itu menurutnya dapat diakses oleh seluruh partai politik peserta pemilu.
“Data yang diberikan KPU hanya berisi nama dan alamat, tidak meliputi NIK, tanggal lahir dan lain-lain,” ujar Elva.
