BANDA ACEH – Melonjaknya suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dalam Sirekap KPU menjadi sorotan.
Lonjakan suara PSI di aplikasi Sirekap KPU terjadi pada 1-2 Maret 2024.
Dalam waktu sehari, PSI memperoleh 101.426 suara setelah data Sirekap menunjukan ledakan suara pada Jumat.
Data Sirekap pada pukul 14.00 WIB, 2 Maret 2024, memperlihatkan suara PSI bertambah 0,12 persen selang 24 jam ledakan suara.
Suara PSI bertambah dari 2.300.600 pada 1 Maret 2024 pukul 12.00 WIB menjadi 2.402.026 suara atau 3,13 persen, pada 2 Maret pukul 14.00 WIB.
Jumlah tersebut berdasarkan jumlah penghitungan di 541.298 dari 823.236 tempat pemungutan suara (65.75 persen).
Pengamat Politik Ikrar Nusa Bhakti pun turut mengomentari fenomena tersebut.
“Kenaikan angka mendadak ini cukup aneh, kemarin kan penghitungan sempat terhenti setelah komisioner KPU mendapatkan teguran DKPP. Partai Glora juga ikut naik walaupun tidak setinggi PSI,” kata Ikrar saat dihubungi di Jakarta, Sabtu (2/3/2024).
Ia pun menyayangkan data C1 Plano yang dimiliki Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak dapat diperoleh semua orang.
Padahal, menurutnya pencocokan data sangat penting.
Untuk itu, ia mengimbau lembaga survei yang sebelumnya rajin menjalankan quick count (hitung cepat) ikut mengawal lonjakan suara partai pimpinan Kaesang Pangarep tersebut.
“Teman-teman yang melakukan quick count harus bersuara karena selama ini hitungan mereka hampir tak pernah meleset. Kemudian, kalau data tersebut ternyata sama dengan yang dimiliki KPU, maka harus ditilik bagaimana suara itu masuk melalui C1 dan dari TPS mana. Hanya melalui hal itu, kita bisa melihat dari mana suara itu masuk,” katanya.
Ikrar mengaku, ia mendapatkan info ini dari Whatsapp Group dan hal ini cukup mengejutkan bagi teman-temannya, seperti Goenawan Mohammad dan Burhanuddin Muhtadi.
“Mereka surprise aja dan di antara mereka sebetulnya ada juga yang ikut menjadi lembaga survei quick count Burhanuddin, misalnya. Waktu itu mereka melakukan quick count dan saat ini mereka sedang kembali berupaya mencocokan antara data KPU dan TPS,” kata pensiunan peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) ini.
Ikrar juga mengungkapkan, satu-satunya lembaga sekarang yang memiliki akses tersebut di luar KPU hanya polisi.
Polisi menurut Ikrar memiliki jaringan khusus di TPS.
Semetara itu, Komisioner KPU Idham Kholik mengatakan, pihaknya belum mengetahui lonjakan suara yang dimaksud tersebut.
“Kami belum mengerti yang dimaksud dengan lonjakan tersebut itu lonjakan yang mana,” kata Idham, kepada wartawan di kantor KPU, Jakarta Pusat, pada Sabtu (2/3/2024) malam.
Banda Aceh
Kota Langsa
Aceh Selatan
Aceh Tenggara
Bali
Banten
Bengkulu
DI Yogyakarta
Jakarta Pusat
Jambi
Kalimantan Barat
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Kalimantan Tengah
Lampung
Nusa Tenggara Barat
Palu
Pangkal Pinang
Riau
Sumatera Selatan
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Bangka Belitung
Kepulauan Riau
Jawa Barat
Jawa Tengah
Jawa Timur
Komentar Terbaru