Itu berarti persentase suara PSI = 173/245 = 71%, dan seluruh partai lain hanya 29%. Sebuah angka yang sangat tidak masuk akal mengingat PSI sebagai partai baru yang tanpa infrastruktur mengakar dan kebanyakan caleg RI-nya minim sosialisasi ke pemilih.
Penggelembungan suara PSI ini banyak terungkap, bukan di tingkat TPS, tapi diduga mulai di pleno tingkat kecamatan. Tangkapan layar form C1 di berbagai media sosial membandingkan antara SiRekap vs form C1 di antaranya:
| Data Sirekap Sabtu (2/3) pukul 19.27 WIB. TPS 009 Bendoharjo, Gabus, Gerobogan, Jateng, suara PSI tertukar dengan suara tidak sah. Foto: Dok. KPU |
 |
| Data Sirekap Sabtu (2/3) pukul 19.27 WIB. TPS 009 Bendoharjo, Gabus, Gerobogan, Jateng, suara PSI tertukar dengan suara tidak sah. Foto: Dok. KPU |
• Misal akun X @kopididid melaporkan penggelembungan 6.900%. Prov Jateng, kab. Purworejo, kec. Gebang, desa Kroyo. Rekap desa PSI 0 suara. Tp di SiRekap terekam 69 suara.
• Akun X @kochenglatte bahkan, baru merekap 66 TPS semua angka PSI digelembungkan.
Misal:
(1) Provinsi Jabar, Kabupaten Indramayu, Kec. Anjatan, Desa Kedungwungu, TPS 016 suara PSI digelembungkan 1.600% dari 2 suara menjadi 32
(2) Sumsel, Kota Lubuk Linggau, kec. Lubuk Linggau II, Desa Karya Bakti, TPS 007, suara PSI digelembungkan 4.100% dari 1 suara menjadi 41 suara. Bahkan ada yang digelembungkan 5.100% seperti di Sumsel, kota Pagar Alam, kec. Pagar Alam Satan, desa Gunung Dempo, TPS 004, dari 4 suara menjadi 204 suara.
• Akun X @overgassedmk12 melaporkan di DIY, Kab. Kulonprogo, Kec. Temon, Desa Jangkaran, TPS 004, penggelembungan suara PSI sebesar 2.800% dr 1 menjadi 28 suara.
• Laporan kader PPP, di Bab. Bandung, Kec. Banjaran, desa Banjaran Wetan,TPS 024. Suara PSI digelembungkan 2.100% dari 1 suara menjadi 21 suara.
• Dan masih banyak lagi laporan-laporan serupa kepada Pusat Tabulasi Nasional DPP PPP yang menurut laporan verifikasi sementara DPW-DPW P3 dikategorikan sesuai dengan data lapangan.
Penggelembungan suara PSI ini diduga terjadi begitu Terstruktur, Sistematis, dan Massif (TSM). Setiap penggeseran suara tidak sah menjadi suara PSI, jelas merugikan perolehan seluruh partai Politik peserta pemilu.
PPP siap membawa hal ini sebagai materi hak angket. PPP akan mendesakkan pemanggilan seluruh aparat negara yang terlibat, mulai dari KPPS, PPS, PPK, KPUD dan KPU serta Bawaslu dan seluruh perangkatnya.
Juga tidak tertutup kemungkinan aparat-aparat negara lainnya kita panggil. Soal laporan kecurangan kepada Bawaslu, itu diproses sesuai mekanisme yang berlaku. Tapi secara politik, DPR akan melakukan percepatan dan terobosan melalui hak angket agar tindakan2 kecurangan Pemilu semacam ini dihentikan!
Banda Aceh
Kota Langsa
Aceh Selatan
Aceh Tenggara
Bali
Banten
Bengkulu
DI Yogyakarta
Jakarta Pusat
Jambi
Kalimantan Barat
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Kalimantan Tengah
Lampung
Nusa Tenggara Barat
Palu
Pangkal Pinang
Riau
Sumatera Selatan
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Bangka Belitung
Kepulauan Riau
Jawa Barat
Jawa Tengah
Jawa Timur
Komentar Terbaru