Furqan menilai pemerintahan Prabowo-Gibran mendatang membutuhkan partai-partai penyeimbang di luar pemerintahan.
“Kalau semuanya bergabung tidak akan sehat, karena harapannya check and balancing bisa jalan, fungsi-fungsi legislasi mengawasi pemerintah bisa jalan.”
“Idealnya tidak terlalu banyak tambahan Koalisi Indonesia Maju untuk kombinasi atau konfigurasi kabinet ke depan,” ungkap Furqan dalam talkshow Overview Tribunnews, Kamis (25/4/2024).
Menurutnya, ada beberapa partai yang bisa menjaga konsistensinya mengambil jarak dari kekuasaan eksekutif dan memainkan peran legislasi yang maksimal untuk mengawasi pemerintahan.
“Dalam hal ini, mungkin ya, mungkin, partai seperti PDIP atau PKS punya DNA yang bagus untuk jadi oposisi atau penyeimbang di parlemen,” ungkap Furqan.
PSI melalui Wakil Ketua Dewan Pembina, Grace Natalie juga sempat mengatakan bakal ada perhitungan apabila partai politik di luar Koalisi Indonesia Maju (KIM) ingin bergabung ke kabinet Prabowo.
Perhitungan tersebut bakal berlaku khususnya bagi partai-partai politik yang dinilai menyerang pasangan Prabowo-Gibran di luar proporsi pada Pilpres 2024.
“Pasti akan ada hitungan sendiri, apalagi yang sudah kemarin itu mengkritisinya atau menyerangnnya sudah di luar dari proporsinya,” kata Grace dalam program Gaspol! Kompas.com, 10 Maret 2024.
Golkar: Wacana Bergabungnya PKS Sangat Sensitif
Ketua DPP Partai Golkar, Dave Laksono mengatakan para ketua umum partai politik pendukung Prabowo-Gibran harus mendalami peluang bergabungnya PKS ke pemerintahan.
Dijelaskannya, kemungkinan PKS gabung pemerintahan Prabowo-Gibran sangat sensitif.
“Itu sepertinya pembahasan yang harus didalami antara para ketum ya. Sangat sensitif,” ujar Dave, Senin.
Sementara itu, Ketua DPP Partai Golkar, Bobby Adhityo Rizaldi mengatakan pihaknya mendukung apa pun keputusan Prabowo-Gibran.
“Golkar selalu mengedepankan kebersamaan, dan mendukung penuh kebijakan Prabowo Gibran dalam hal mewujudkan soliditas parpol-parpol ini,” ucap dia
Beri Komentar