BANDA ACEH – Dalam pidato politiknya baru-baru ini, Ketum PDIP Megawati Soekarnputri mengaku prihatin dengan kondisi Indonesia yang belum mencapai keadilan dan kemakmuran. Sambil berurai air mata, ia heran dengan kekayaan yang luar biasa cita-cita tersebut belum tercapai.Kondisi ini, menurut Megawati terjadi karena kesalahan pemimpinnya, yakni Presiden Joko Widodo (Jokowi). “Tiap malam saya nangis. Cuma ngelihatnya gini. Segede ini (menunjuk peta Indonesia) kenapa tidak bisa adil dan makmur ya. Lalu salahnya siapa? Pemimpinnya, pemimpinnya, pemimpinnya,” kata Megawati dalam pidato politiknya di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (14/8/2024).
Seakan publik bisa dibodohi, Megawati jangan lupa Jokowi bisa duduk di singgasananya saat ini berkat PDIP. Partai banteng moncong putih pun turut menikmati kekuasaan, setidaknya selama 9 tahun, karena keretakan di antara Jokowi dan PDIP terjadi setahun terakhir akibat beda pilihan di Pilpres 2024.
“Kita lihat saja, civil society yang dulu berseberangan dengan pemerintah, kini dirangkul PDIP, harusnya itu dilakukan sejak dulu, untuk melakukan check and balances kepada pemerintahan Jokowi,” kata Direktur Pusat Riset Politik, Hukum dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam kepada wartawan.
Akademisi Universitas Sahid Jakarta itu juga melihat, PDIP saat ini sedang terkena hukum alam, karena selama 10 tahun berkuasa tidak mempedulikan suara civil society.
“Jadi ini hukum alam. Alam tengah menghukum PDIP, yang selama 10 tahun berkuasa terlalu memberi kepercayaan kepada Jokowi, bahkan banyak menyimpang dari masukan dan harapan publik selama ini,” kata Saiful.
Pengamat Politik Pangi Syarwi Chaniago mengatakan, bukan hal aneh melihat sikap partai politik (parpol) dan politikus kerap berubah-ubah. Hal tersebut disebabkan kehidupan berpolitik tak lagi berlandaskan ideologi.
“Kian hari hubungan PDIP dengan Jokowi ini makin sengit kan. Jadi memang parpol itu kan sebenarnya ideologinya tidak ada, ideologinya itu transaksional dan pragmatis,” ujar Pangi.
Sikap pragmatis itu juga, kata dia, membuat masyarakat cenderung skeptis terhadap sikap parpol yang sering mengatasnamakan kepentingan rakyat. Menghadapi manuver politik Jokowi pun, akhirnya PDIP seperti makan buah simalakama.
“Tidak bisa tidak dikaitkan antara pemerintahan Jokowi dengan PDIP sekarang. Kalau Bu Mega mengatakan misalnya, ‘Lalu mengapa kalian yang baru berkuasa bertindak seperti Orde Baru?’ itu kan menampar wajah sendiri, serba dilematis,” ujar Pangi.
Asal tahu saja, sepak terjang Jokowi dalam kancah politik tanah air tak bisa dilepaskan dari PDIP. Partai besutan Megawati Soekarnoputri ini telah menyertai Jokowi dalam lima kali pemilihan kepala daerah (pilkada) dan dua kali pemilu presiden (pilpres)
Banda Aceh
Kota Langsa
Aceh Selatan
Aceh Tenggara
Bali
Banten
Bengkulu
DI Yogyakarta
Jakarta Pusat
Jambi
Kalimantan Barat
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Kalimantan Tengah
Lampung
Nusa Tenggara Barat
Palu
Pangkal Pinang
Riau
Sumatera Selatan
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Bangka Belitung
Kepulauan Riau
Jawa Barat
Jawa Tengah
Jawa Timur
Komentar Terbaru