Gugatan PTUN: Tidak Bisa Puan, Posisi Gibran sebagai Wapres Hanya Bisa Digantikan Kader KIM

BANDA ACEH – Pakar hukum tata negara Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto Prof. Dr. Muhammad Fauzan menilai Presiden Terpilih Prabowo Subianto bisa mencalonkan dua orang kandidat wakil presiden ke MPR untuk menggantikan posisi Gibran Rakabuming Raka.Hal ini bisa terjadi dengan dua syarat. Pertama gugatan PDIP Dikabulkan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Kedua, Gibran memutuskan untuk menerima hasil PTUN tersebut.

“Ya menurut saya begitu, kecuali Gibran menerima, berarti Prabowo milih dua orang untuk diajukan ke MPR,” kata Fauzan ketika dihubungi Inilah.com, Rabu (9/10/2024).

Fauzan mengatakan, dua orang calon kandidat Wakil Presiden yang diusulkan Prabowo ke MPR harus berasal dari kader partai pengusung yaitu Koalisi Indonesia Maju (KIM).

Koalisi Indonesia Maju (KIM) adalah gabungan partai Politik yang terdiri atas 10 partai politik, empat partai politik parlemen yaitu Partai Gerindra, Partai Golkar, PAN, Partai Demokrat, empat partai non-parlemen yaitu PBB, Partai Gelora Indonesia, PSI, Partai Garuda, satu partai lokal yaitu Partai Aceh dan satu partai nonpartisipan Pemilu 2024 yaitu PRIMA.

Maka itu, bagi Fauzan, Politikus PDIP Puan Maharani yang merupakan partai pengusung dari Ganjar Pranowo – Mahfud MD atau lawan koalisi KIM, tidak bisa dicalonkan oleh Prabowo. Walaupun sempat digadang-gadangkan sebagai pengganti Gibran.

“Calon dari gabungan partai yang mencalonkan kemarin (KIM),” ucap Fauzan.

Gugatan PDIP soal Gibran

Diketahui, PTUN Jakarta bakal memutuskan perkara gugatan PDIP ke KPU pada Kamis (10/10/2024) besok.

Kuasa Hukum PDI Perjuangan Gayus Lumbuun menyatakan yakin Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta berwenang untuk mengadili gugatan terhadap KPU RI terkait perbuatan melawan hukum pada Pilpres 2024.

“Sangat salah (jika PTUN tidak berwenang) karena kami bukan (mempersoalkan) hitungan suara, tetapi kami menggugat tindakan atau perbuatan orang melakukan atau tidak melakukan, itu konsep TUN kata Gayus ditemui usai sidang di PTUN Jakarta, Kamis.

Gayus menegaskan bahwa gugatan yang teregister dengan Nomor Perkara 133/G/TF/2024/PTUN.JKT ini berbeda dengan gugatan sengketa pemilu yang ada di Mahkamah Konstitusi maupun di Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).

“Gugatan kami adalah perbuatan melawan hukum oleh penyelenggara (pemilu),” tegas Gayus.

Ia menjelaskan pihaknya mempersoalkan perbuatan melawan hukum saat KPU RI menjalankan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, yakni perihal syarat usia calon presiden dan wakil presiden.

Banda Aceh

13.00 WIB

26 °C

Hujan Ringan

Kota Langsa

13.00 WIB

30 °C

Berawan

Aceh Selatan

14.00 WIB

26 °C

Berawan

Aceh Tenggara

14.00 WIB

26 °C

Berawan

Bali

15.00 WITA

31 °C

Cerah

Banten

14.00 WIB

33 °C

Hujan Ringan

Bengkulu

14.00 WIB

27 °C

Hujan Ringan

DI Yogyakarta

13.00 WIB

30 °C

Cerah Berawan

Jakarta Pusat

14.00 WIB

31 °C

Berawan

Jambi

14.00 WIB

30 °C

Hujan Ringan

Kalimantan Barat

14.00 WIB

27 °C

Hujan Ringan

Kalimantan Selatan

15.00 WITA

30 °C

Hujan Ringan

Kalimantan Timur

15.00 WITA

29 °C

Udara Kabur

Kalimantan Utara

16.00 WITA

29 °C

Cerah Berawan

Kalimantan Tengah

14.00 WIB

32 °C

Hujan Ringan

Lampung

14.00 WIB

32 °C

Berawan

Nusa Tenggara Barat

15.00 WITA

30 °C

Hujan Ringan

Palu

15.00 WITA

28 °C

Hujan Ringan

Pangkal Pinang

14.00 WIB

29 °C

Hujan Ringan

Riau

14.00 WIB

30 °C

Hujan Ringan

Sumatera Selatan

13.00 WIB

31 °C

Berawan

Sumatera Utara

14.00 WIB

28 °C

Cerah

Sumatera Barat

14.00 WIB

24 °C

Hujan Ringan

Kepulauan Bangka Belitung

14.00 WIB

29 °C

Hujan Ringan

Kepulauan Riau

14.00 WIB

30 °C

Hujan Ringan

Jawa Barat

15.00 WIB

26 °C

Hujan Sedang

Jawa Tengah

14.00 WIB

34 °C

Cerah

Jawa Timur

14.00 WIB

36 °C

Cerah

Sumber data: BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika)