Pernyataan PDIP
Juru Bicara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Guntur Romli, mengungkapkan sikap apa yang akan diambil PDIP di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Menurut Guntur Romli, PDIP memang berada di luar pemerintahan Prabowo, tapi PDIP bukanlah oposisi.
“Meski PDI Perjuangan berada di luar pemerintahan atas pilihan, karena pilihan politik yang berbeda pada Pilpres 2024.”
“Dan itu juga dinyatakan Ibu Megawati, tetapi berada di luar pemerintah tidak bisa disebut sebagai oposisi,” kata Guntur Romli dilansir Kompas TV, Selasa (14/1/2025).
Lebih lanjut, Guntur menyebut, sikap PDIP juga tak akan sekeras ketika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjabat.
“Meskipun PDIP Perjuangan berada di luar pemerintahan, tapi tidak sama seperti zamannya Pak SBY.”
“Di zamannya Pak SBY itu kan di luar pemerintahan sangat vokal, sangat kritis,” terang Guntur.
Jubir PDIP ini menambahkan, PDIP akan menjadi mitra strategis di pemerintahan Prabowo.
PDIP juga akan mendukung program-program di pemerintahan Prabowo yang berpihak kepada rakyat.
Terlebih saat ini Pramono Anung dan Rano Karno telah terpilih menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta.
Maka mereka juga akan menyesuaikan visi dan misi, serta program kerjanya sesuai dengan pemerintah pusat.
“Dalam arti, program-program pemerintah yang berpihak kepada kerakyatan itu pasti akan didukung.”
“Apalagi dalam konteks saat ini, Mas Pramono itu kan Gubernur terpilih yang juga harus menyesuaikan visi dan misi dan programnya dengan pemerintah pusat. Nah di situ dilihat juga sebagai mitra strategis,” jelas Guntur.
PDIP Bukan Oposisi
Sementara itu, Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah menegaskan bahwa PDI Perjuangan tidak menganut sistem oposisi dalam pemerintahan presidensial. Menurut Basarah, dalam negara Pancasila yang berdasarkan UUD 1945, istilah dan praktik oposisi tidak sesuai dengan sistem pemerintahan presidensial yang dianut Indonesia.
“Istilah oposisi, apalagi praktik oposisi, biasanya diterapkan dalam sistem demokrasi liberal dengan pemerintahan parlementer. Hal ini tidak relevan dalam konteks pemerintahan presidensial kita,” ujar Basarah.
Terkait pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Basarah menyatakan bahwa PDI Perjuangan tidak mengambil sikap oposisi.
Sebagai partai yang menjunjung tinggi nilai-nilai gotong royong, PDI Perjuangan tetap mendukung kerja sama dengan pemerintah meskipun tidak menempatkan kadernya dalam kabinet Presiden Prabowo.
Hubungan baik antara Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dan Presiden Prabowo, lanjut Basarah, menjadi jembatan untuk memastikan koordinasi efektif demi kepentingan rakyat.
Banda Aceh
Kota Langsa
Aceh Selatan
Aceh Tenggara
Bali
Banten
Bengkulu
DI Yogyakarta
Jakarta Pusat
Jambi
Kalimantan Barat
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Kalimantan Tengah
Lampung
Nusa Tenggara Barat
Palu
Pangkal Pinang
Riau
Sumatera Selatan
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Bangka Belitung
Kepulauan Riau
Jawa Barat
Jawa Tengah
Jawa Timur
Komentar Terbaru