Menurut dia, aktivitas pembangunan yang memanfaatkan ruang laut hendaknya memiliki izin Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL), sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang (UU) Cipta Kerja.
Daftar Isi
Dengan begitu, sertifikat tanah yang diterbitkan oleh Kementerian ATR/BPN secara otomatis tidak berlaku alias ilegal.
Menurut Trenggono, sertifikat ini hanya berlaku untuk bidang tanah yang sudah menjadi daratan. “Saya perlu sampaikan kalau di dasar laut itu tidak boleh ada sertifikat, jadi itu sudah jelas ilegal juga. Artinya, memang ini kan dilakukan proses pemagaran itu tujuannya agar tanahnya itu nanti naik. Semakin lama semakin naik, semakin naik (sehingga membentuk tanah/daratan),” ujarnya.
Pembongkaran Atas Perintah Presiden Prabowo
Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali, mengatakan, pembongkaran pagar laut atas instruksi Presiden Prabowo.
Muhammad Ali menyatakan pihaknya sepakat bekerja sama dengan KKP untuk membongkar pagar laut tersebut.
Pembongkaran pagar laut yang bekerja sama dengan KKP juga sudah sesuai instruksi Presiden Prabowo Subianto.
“Sesuai instruksi Presiden RI, TNI harus bisa membantu kesulitan rakyat,” ungkap Ali.
Diketahui, pembongkaran pagar laut yang lebih dulu dilakukan TNI AL sempat menjadi polemik terkait koordinasi penyelesaian dengan KKP.
Pihak KKP, sebelumnya meminta TNI AL menghentikan sementara pembongkaran pagar laut tersebut. Alasannya, pagar laut masih dalam proses investigasi oleh KKP sebagai barang bukti dalam penyelidikan kasus terkait.
Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto juga menegaskan, pembongkaran pagar laut yang dilakukan oleh TNI AL bertujuan untuk memudahkan akses nelayan mencari ikan.
Menurut Agus, pagar laut tersebut selama ini menghalangi masyarakat setempat yang ingin melaut.
“Masyarakat yang mau mencari ikan tidak ada akses, sehingga dibuka supaya masyarakat bisa mencari ikan ke laut,” ujar Agus, Senin.
Jenderal Agus menambahkan, pembongkaran pagar ini dilakukan atas perintah langsung dari Presiden Prabowo Subianto.
Sosok Hadi Tjahjanto, Menteri ATR Periode 2022-2024
Hadi Tjahjanto lahir 8 November 1963. Ia Purnawirawan TNI-AU.
Hadi pernah menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Menko Polhukam) RI dari 21 Februari 2024 hingga 20 Oktober 2024.
Sebelumnya, Hadi menjabat sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) sejak 21 Juni 2022 hingga Februari 2024.
Hadi Tjahjanto juga mantan Panglima TNI antara tahun 2017 dan 2021 dan Kepala Staf TNI Angkatan Udara antara Januari 2017 hingga Januari 2018.
Banda Aceh
Kota Langsa
Aceh Selatan
Aceh Tenggara
Bali
Banten
Bengkulu
DI Yogyakarta
Jakarta Pusat
Jambi
Kalimantan Barat
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Kalimantan Tengah
Lampung
Nusa Tenggara Barat
Palu
Pangkal Pinang
Riau
Sumatera Selatan
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Bangka Belitung
Kepulauan Riau
Jawa Barat
Jawa Tengah
Jawa Timur
Komentar Terbaru