“Data ganda, penerima yang tidak memenuhi syarat, hingga mereka yang bahkan tidak memiliki NIK menjadi kendala utama,” ujar Luhut dikutip dari akun pribadi Instagramnya, Senin (10/2/2025).
Ia juga mengatakan pemerintah tengah melakukan transformasi besar melalui digitalisasi Bansos. Caranya, yakni dengan membangun Data Terpadu Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), yang mengintegrasikan tiga pangkalan data utama: DTKS, Regsosek, dan P3KE.
Konsolidasi ini akan diuji silang dengan basis data kependudukan (SIAK) milik Kemendagri agar lebih akurat dan Badan Pusat Statistik untuk finalisasi integrasi data.
“Upaya ini tidak berhenti di sana. Kami juga akan menyinkronkan data penerima manfaat dengan program perlindungan sosial lainnya-bantuan sembako, subsidi listrik, dan LPG-agar kualitas data semakin baik,” tulisnya.
Luhut mengatakan semua ini adalah bagian dari GovTech. Sebuah ekosistem digital pemerintahan yang diminta oleh Presiden Prabowo Subianto agar rampung pada 17 Agustus nanti.
“Kami bekerja keras agar sistem ini menjadi solusi jangka panjang, memastikan bansos benar-benar membantu mereka yang membutuhkan, tanpa kebocoran dan tanpa penyimpangan,” ujarnya.
Sumber: Media
Banda Aceh
Kota Langsa
Aceh Selatan
Aceh Tenggara
Bali
Banten
Bengkulu
DI Yogyakarta
Jakarta Pusat
Jambi
Kalimantan Barat
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Kalimantan Tengah
Lampung
Nusa Tenggara Barat
Palu
Pangkal Pinang
Riau
Sumatera Selatan
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Bangka Belitung
Kepulauan Riau
Jawa Barat
Jawa Tengah
Jawa Timur
Komentar Terbaru