Kenaikan Pangkat Teddy Indra Wijaya Ancam Meritokrasi TNI

BANDA ACEH – Kenaikan pangkat Letnan Kolonel (Letkol) yang disandang Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya, abituren Akademi Militer (Akmil) tahun 2011 menuai sorotan.

Menurut Direktur Indonesia Defense Watch (IDW), Malkin Kosepa, kenaikan pangkat tersebut berpotensi merusak prinsip meritokrasi dalam institusi TNI, yang seharusnya berlandaskan pada kinerja, kompetensi dan masa dinas yang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

“Meritokrasi dalam tubuh TNI harus dijaga dengan ketat agar institusi ini tetap profesional dan bebas dari intervensi Politik atau kepentingan tertentu. Kenaikan pangkat seorang perwira harus didasarkan pada aturan yang jelas, bukan semata karena jabatan prestise di luar struktur TNI aktif,” ujar Malkin Kosepa dalam keterangan tertulis, Jumat, 7 Maret 2025.

Malkin menjelaskan bahwa dasar hukum kenaikan pangkat dalam TNI telah diatur dalam UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI dan Peraturan Panglima TNI No. 40 Tahun 2018 tentang Kepangkatan Prajurit TNI.

“Dalam regulasi tersebut, kenaikan pangkat seorang perwira harus memenuhi syarat tertentu, termasuk masa dinas, pendidikan militer, dan prestasi. Oleh karena itu, promosi pangkat di luar ketentuan tersebut berisiko mencederai sistem pembinaan karier di dalam TNI,” jelasnya.

Selain itu, ia menegaskan bahwa posisi Sekretaris Kabinet adalah jabatan sipil yang berada di lingkungan pemerintahan, bukan dalam struktur organisasi TNI.

“Dengan demikian, seorang perwira yang ditugaskan di jabatan tersebut semestinya berada dalam status perbantuan (BKO) tanpa otomatis memperoleh kenaikan pangkat di institusi militer, apabila aturan ini  dilonggarkan, maka akan menjadi preseden buruk bagi sistem kepangkatan di TNI,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Malkin menyoroti kemungkinan adanya implikasi hukum dari kebijakan ini, terutama terkait asas kesetaraan dalam promosi jabatan militer.

“Dalam Pasal 2 UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), dinyatakan bahwa sistem merit harus menjadi dasar dalam pengangkatan, penempatan, dan promosi jabatan, termasuk bagi personel TNI yang menduduki jabatan sipil,” jelasnya lagi.

Lanjutnya, jika prinsip ini diabaikan, maka akan muncul kecemburuan di internal TNI dan melemahkan semangat profesionalisme, Saelain itu, Malkin juga mengingatkan seorang perwira yang duduk di jabatan sipil harus mundur dari dinas aktif.

“Dalam Pasal 53 UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI, disebutkan bahwa prajurit yang menduduki jabatan di luar struktur TNI harus mengajukan pensiun atau diberhentikan dari dinas aktif,” bebernya.

Banda Aceh

11.00 WIB

29 °C

Berawan

Kota Langsa

12.00 WIB

31 °C

Berawan

Aceh Selatan

12.00 WIB

27 °C

Berawan

Aceh Tenggara

12.00 WIB

28 °C

Cerah Berawan

Bali

12.00 WITA

32 °C

Cerah

Banten

11.00 WIB

31 °C

Hujan Ringan

Bengkulu

11.00 WIB

30 °C

Hujan Ringan

DI Yogyakarta

12.00 WIB

31 °C

Hujan Ringan

Jakarta Pusat

12.00 WIB

29 °C

Berawan

Jambi

12.00 WIB

29 °C

Berawan

Kalimantan Barat

11.00 WIB

30 °C

Cerah

Kalimantan Selatan

13.00 WITA

29 °C

Hujan Ringan

Kalimantan Timur

13.00 WITA

33 °C

Berawan

Kalimantan Utara

13.00 WITA

32 °C

Cerah

Kalimantan Tengah

11.00 WIB

31 °C

Kabut/Asap

Lampung

12.00 WIB

28 °C

Hujan Ringan

Nusa Tenggara Barat

12.00 WITA

31 °C

Cerah

Palu

12.00 WITA

33 °C

Cerah

Pangkal Pinang

12.00 WIB

31 °C

Berawan

Riau

11.00 WIB

28 °C

Cerah Berawan

Sumatera Selatan

11.00 WIB

27 °C

Udara Kabur

Sumatera Utara

12.00 WIB

30 °C

Cerah Berawan

Sumatera Barat

12.00 WIB

25 °C

Berawan

Kepulauan Bangka Belitung

11.00 WIB

30 °C

Berawan

Kepulauan Riau

12.00 WIB

31 °C

Hujan Ringan

Jawa Barat

10.00 WIB

26 °C

Berawan

Jawa Tengah

11.00 WIB

32 °C

Cerah

Jawa Timur

11.00 WIB

34 °C

Cerah

Sumber data: BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika)