Ia pun menapikan, jika ada kebijakan khusus yang mengizinkan perwira tetap naik pangkat dalam situasi seperti ini harus ada argumentasi dan dasar hukum yang kuat.
“Kenaikan pangkat Seskab Teddy, semestinya perlu ada dasar hukum yang kuat dan transparan agar tidak menimbulkan persepsi negatif di kalangan prajurit lain maupun kalangan sipil,” ungkapnya.
Menurut dia, penyimpangan dari prosedur normal dalam kenaikan pangkat perwira dapat melemahkan sistem pembinaan karier di lingkungan TNI.
“TNI adalah institusi yang menjunjung tinggi disiplin dan hierarki. Jika sistem promosi pangkat tidak lagi berbasis pada standar yang jelas, maka kepercayaan terhadap sistem kepangkatan bisa luntur,” tegas Malkin.
Oleh karena itu, ia meminta Panglima TNI dan institusi terkait untuk memberikan klarifikasi mengenai dasar kenaikan pangkat Letkol yang diberikan kepada Teddy Indra Wijaya.
“Transparansi dalam proses ini sangat penting untuk menjaga kredibilitas TNI di mata publik serta memastikan bahwa prinsip meritokrasi tetap menjadi pedoman utama dalam sistem kepangkatan militer,” pungkasnya.
Banda Aceh
Kota Langsa
Aceh Selatan
Aceh Tenggara
Bali
Banten
Bengkulu
DI Yogyakarta
Jakarta Pusat
Jambi
Kalimantan Barat
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Kalimantan Tengah
Lampung
Nusa Tenggara Barat
Palu
Pangkal Pinang
Riau
Sumatera Selatan
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Bangka Belitung
Kepulauan Riau
Jawa Barat
Jawa Tengah
Jawa Timur
Komentar Terbaru