Samsuardi menegaskan bahwa pendidikan merupakan sektor strategis yang harus dikelola secara profesional dan taat regulasi.
“Ketika aturan pusat sudah jelas dan sistem nasional telah dibangun, daerah semestinya menjadi pelaksana, bukan pembuat sistem ad hoc yang justru berisiko hukum dan dan menimbulkan gesekan kepentingan pejabat elit di satuan pendidikan sekolah dalam memperebutkan posisi jabatan,” pungkasnya.
“harusnya Martunis Kadisdik Aceh tidak memaksakan kepentingan yang sarat nuansa politis dan fokus saja merekrut untuk mendefinitifkan puluhan kelapa sekolah yang masih status plt lebih dari setahun lamanya,” ungkapnya.
Di tambahkan, jika dipaksakan untuk mengganti ratusan kepala SMA/SMK serempak seluruh Aceh di tengah isu pergantian pejabat eselon, maka tidak tertutup kemungkinan mengulang kasus sebelumnya yang sarat isu “tranksaksional jabatan” dan bakal menemukan kepala sekolah dilantik tidak memiliki sertifikat Cakep dan tidak memenuhi standar kelayakan yang telah di atur pada regulasi nasional. []
Banda Aceh
Kota Langsa
Aceh Selatan
Aceh Tenggara
Bali
Banten
Bengkulu
DI Yogyakarta
Jakarta Pusat
Jambi
Kalimantan Barat
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Kalimantan Tengah
Lampung
Nusa Tenggara Barat
Palu
Pangkal Pinang
Riau
Sumatera Selatan
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Bangka Belitung
Kepulauan Riau
Jawa Barat
Jawa Tengah
Jawa Timur
Komentar Terbaru