“Keberadaan satuan teritorial baru ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam mendukung stabilitas keamanan dan pembangunan daerah,” kata Niko di Makodam IM.
Namun bagi KPA Luar Negeri, narasi “keamanan” yang dibungkus pembangunan militer tidak lagi relevan dalam Aceh pasca-konflik.
“Rakyat Aceh butuh infrastruktur ekonomi, bukan infrastruktur militer. Keamanan dibangun lewat keadilan, bukan senapan,” pungkas Abu Salam.
Polemik pembangunan empat YTP di Aceh kini menjadi ujian serius terhadap komitmen negara dalam menjaga perdamaian Aceh yang sudah berlangsung hampir dua dekade.
Jika dialog dan prinsip-prinsip demokrasi diabaikan, maka yang dipertaruhkan bukan hanya MoU Helsinki—tapi juga kepercayaan publik dan masa depan Aceh sendiri. []
Banda Aceh
Kota Langsa
Aceh Selatan
Aceh Tenggara
Bali
Banten
Bengkulu
DI Yogyakarta
Jakarta Pusat
Jambi
Kalimantan Barat
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Kalimantan Tengah
Lampung
Nusa Tenggara Barat
Palu
Pangkal Pinang
Riau
Sumatera Selatan
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Bangka Belitung
Kepulauan Riau
Jawa Barat
Jawa Tengah
Jawa Timur
Komentar Terbaru