BANDA ACEH – Penyelidikan terhadap aduan dugaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo menunjukkan perkembangan signifikan.Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri menyatakan bahwa proses ini sudah mencapai 90 persen dan tinggal menunggu hasil uji laboratorium yang tengah berlangsung.
Brigadir Jenderal Djuhandhani Rahardjo Puro, selaku Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim, mengungkapkan bahwa sebagian besar bukti telah berhasil dikumpulkan oleh tim penyidik.
Pihaknya memastikan proses ini dilakukan secara hati-hati dan profesional agar menghasilkan kejelasan hukum yang tak terbantahkan.
Pernyataan tersebut disampaikan Djuhandhani saat ditemui di Mapolresta Solo pada Kamis, 8 Mei 2025, menanggapi perkembangan terbaru dari kasus yang berasal dari laporan Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA).
Menurut Djuhandhani, proses pengujian saat ini sudah masuk tahap krusial, yaitu verifikasi saintifik terhadap dokumen yang dilaporkan.
Ia menjelaskan bahwa walaupun progresnya telah mencapai 90 persen, masih ada 10 persen tahapan uji laboratorium yang sangat menentukan.
Artinya, jika hasil uji laboratorium tidak mendukung temuan sebelumnya, maka besar kemungkinan keseluruhan hasil penyelidikan bisa berubah drastis.
“Kami uji semua, mulai dari foto hingga lembaran dokumen yang diduga bermasalah,” ujar Djuhandhani.
Ia menekankan bahwa pengujian dilakukan secara menyeluruh dan ilmiah untuk memastikan validitas data yang ada.
Uji laboratorium tersebut mencakup analisis pada dokumen ijazah Jokowi yang dilaporkan, dengan pembanding dari dokumen milik teman-teman seangkatannya semasa SMA hingga masa kuliah.
Langkah ini diambil guna menghindari kesalahan atau kekeliruan dalam menarik kesimpulan akhir.
Djuhandhani juga menambahkan bahwa pihaknya meminta laboratorium forensik (labfor) agar melakukan pengujian secepat dan seakurat mungkin.
Ia percaya labfor yang digunakan adalah laboratorium berstandar internasional dan telah teruji kredibilitasnya dalam menangani kasus-kasus serupa.
“Kalabfor kita sudah diakui dunia, jadi kita tetap menjunjung tinggi profesionalisme dalam proses ini,” tegasnya.
Meskipun waktu penyelesaian masih belum bisa dipastikan secara pasti, Bareskrim menjanjikan hasilnya akan diumumkan secepat mungkin setelah semua tahapan rampung.
Kasus ini menjadi perhatian publik karena menyangkut kredibilitas seorang kepala negara.
Pihak pelapor, TPUA, sebelumnya menuding adanya ketidaksesuaian dokumen ijazah Presiden ke-7 RI tersebut dengan data resmi yang ada.
Namun hingga kini, belum ada kesimpulan hukum yang menyatakan adanya pelanggaran.
Banda Aceh
Kota Langsa
Aceh Selatan
Aceh Tenggara
Bali
Banten
Bengkulu
DI Yogyakarta
Jakarta Pusat
Jambi
Kalimantan Barat
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Kalimantan Tengah
Lampung
Nusa Tenggara Barat
Palu
Pangkal Pinang
Riau
Sumatera Selatan
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Bangka Belitung
Kepulauan Riau
Jawa Barat
Jawa Tengah
Jawa Timur
Komentar Terbaru