“Tadi saya tanya langsung kepada Plt Kepala Diskopukmdag Aceh Besar tentang model dan sistem pengelolaan pasar. Saya melihat di sini ada empat kesatuan yang tergabung untuk mengurus pasar, tapi mereka punya kekuatan masing-masing. Itu tidak efektif. Mereka harus bersatu di bawah satu atap,” tegasnya.
Selain itu, Bupati juga menyampaikan kekhawatirannya terkait jadwal aktivitas pasar yang tumpang tindih. Ia menyebutkan adanya pasar pagi yang beroperasi dari pukul 03.00 sampai 08.00 WIB, lalu ada lagi yang hingga pukul 10.00 WIB, dan sebagian beroperasi hingga sore hari. Menurutnya, ketidakteraturan ini juga akan ditertibkan agar aktivitas jual beli di pasar dapat berlangsung lebih tertib dan terstruktur.
Tak kalah penting, Bupati juga mengingatkan kepada para penyewa toko atau kios agar tidak melakukan praktik sewa menyewa di atas sewa. Ia menegaskan bahwa perjanjian sewa hanya berlaku antara pemerintah sebagai pemilik lahan dengan penyewa yang bersangkutan. Jika terjadi penyewaan kembali oleh pihak kedua, maka akan dianggap melanggar aturan dan akan ditindak tegas.
“Saya berharap kepada para penyewa toko atau kedai, atau tempat jualan lainnya, jangan disewakan lagi di atas sewa. Kecuali dia menyewakan langsung kepada pedagang dan dia sendiri yang berdagang. Kalau dia menyewakan lagi kepada orang lain, itu haram hukumnya. Kita akan ambil tindakan bagi penyewa dan yang menyewakannya,” ujar Bupati dengan nada tegas.
Menurutnya, tindakan ini penting agar pengelolaan pasar tetap berada dalam jalur yang benar, serta memastikan bahwa hak-hak para pedagang kecil tidak dirugikan oleh praktik sewa yang tidak sehat.
“Kita ingin kembalikan semuanya kepada aturan. Mari jumpa langsung dengan pihak pengelola pasar, dan kita ingin hubungan sewa itu langsung antara pemerintah dan penyewa. Tidak ada gala di atas gala, tidak ada sewa di atas sewa,” pungkas Bupati.
Dengan kunjungan tersebut, diharapkan adanya perbaikan nyata terhadap kondisi Pasar Induk Lambaro, baik dari segi penataan, kebersihan, pengelolaan, maupun regulasi, demi menciptakan pasar yang layak, bersih, dan nyaman sebagai pusat ekonomi masyarakat Aceh Besar.[]
Banda Aceh
Kota Langsa
Aceh Selatan
Aceh Tenggara
Bali
Banten
Bengkulu
DI Yogyakarta
Jakarta Pusat
Jambi
Kalimantan Barat
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Kalimantan Tengah
Lampung
Nusa Tenggara Barat
Palu
Pangkal Pinang
Riau
Sumatera Selatan
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Bangka Belitung
Kepulauan Riau
Jawa Barat
Jawa Tengah
Jawa Timur
Komentar Terbaru