“Ingat beberapa pejabat instansi (para menteri yang diperiksa kejaksaan) hampir tidak ada yang diteruskan kecuali Tom Lembong, karena tidak adaptif (tidak bisa menyesuaikan diri) sehingga terus diproses peradilan walaupun terbukti tidak ada mens rea bahkan Tom Lembong tidak menerima apa-apa dari kebijakan yang dikeluarkannya,” beber Abdul Fickar Hadjar.
Jadi, tegasnya, situasi korup di birokrasi dan instansi instansi negara lainnya harus diakhiri. “Bisa dimulai dari penindakan terhadap oknum-oknum BPK dan oknum-oknum instansi pemeriksa lainnya,” lanjutnya.
Di lain sisi, Abdul Fickar Hadjar mendorong Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) agar menelusuri transaksi keuangan oknum pejabat BPK RI tersebut. “Karena PPATK yang banyak memiliki data korupsi, kecuali uangnya tidak disimpan di bank seperti Zarof Ricar (mantan pejabat Mahkamah Agung),” tandasnya.
Banda Aceh
Kota Langsa
Aceh Selatan
Aceh Tenggara
Bali
Banten
Bengkulu
DI Yogyakarta
Jakarta Pusat
Jambi
Kalimantan Barat
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Kalimantan Tengah
Lampung
Nusa Tenggara Barat
Palu
Pangkal Pinang
Riau
Sumatera Selatan
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Bangka Belitung
Kepulauan Riau
Jawa Barat
Jawa Tengah
Jawa Timur
