BANDA ACEH – Direktur Riset Trust Indonesia Ahmad Fadhli menyatakan, Ketua Umum (Ketum) DPP PDIP Megawati Soekarnoputri sepertinya takut untuk mencopot dua kader yang dinilai telah melukai hati rakyat, yakni Deddy Sitorus dan Sadarestuwati, karena nantinya posisi Puan Maharani dikhawatirkan juga akan bergeser.
Dia menyinggung tak ada satupun legislator yang menemui para pendemo yang sudah tiga kali menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR, adalah tanggung jawab Puan sebagai pemimpin parlemen.
“Tidak hanya Deddy Sitorus dan Sadarestuwati, namun juga Puan Maharani, yang kemarin juga mengakui kinerja DPR belum sempurna, lemah serap aspirasi dan tidak mau menemui peserta demonstrasi,” kata dia kepada Inilah.com, Jakarta, Senin (1/9/2025).
Dia mengatakan, seharusnya PDIP berani bersikap seperti PAN, Partai Golkar dan Partai NasDem sudah mencopot beberapa kadernya, sebelum Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan perintah.
“Seharusnya dengan kejadian tersebut PDIP melakukan hal yang sama, karena selama ini PDIP selalu mengklaim sebagai partai yang dekat dengan Wong Cilik, namun Megawati tidak berani melakukan itu semua karena takut akan merambat sampai ke anak biologisnya, yaitu Ketua DPR RI Puan Maharani. Megawati dan PDIP-nya lebih memilih bermain safety,” ungkap Fadhli kepada inilah.com saat dihubungi di Jakarta, Senin (1/9/2025).
Di mata Fadhli, bila melihat posisi Megawati yang berdiri persis di samping Presiden Prabowo, saat menyampaikan konferensi pers di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat kemarin Minggu (31/8), maka sesungguhnya hal ini menunjukkan PDIP mendapat keuntungan Politik terbesar dibalik semua kejadian ini.
“Bahwa posisi mereka walau sebagai partai penyeimbang (oposisi) harus dilindungi, jangan sampai berakhir seperti oknum anggota DPR RI yang lain (Sahroni, Nafa Urbach, Eko Patrio dan Uya Kuya),” tandasnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo sudah menerima laporan dari para ketua umum partai politik yang telah menindak tegas terhadap kader-kadernya, yang belakangan ini mendapat sorotan publik lantaran dianggap nirempati dan tidak peka terhadap situasi terkini dalam negeri.
“Saya menerima laporan dari para ketua umum partai politik bahwa mereka telah mengambil langkah tegas terhadap anggota DPR masing-masing terhitung sejak hari Senin 1 September 2025, yaitu terhadap anggota DPR masing-masing yang telah mungkin menyampaikan pernyataan-pernyataan yang keliru. Langkah tegas tadi yang dilakukan ketua umum partai politik adalah mereka masing-masing dicabut dari keanggotaannya di DPR RI,” kata Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, pada Minggu (31/8/2025).
Beri Komentar