Oleh: Agusto Sulistio**
GELOMBANG amarah rakyat di depan DPR pada 25 dan 28 Agustus 2025 menjadi puncak dari akumulasi kekecewaan panjang.
Jalanan berubah menjadi arena benturan. Gas air mata bercampur dengan kobaran api.
Fasilitas umum dirusak, kantor kepolisian dibakar, bahkan penjarahan muncul meluas ke sejumlah wilayah hingga saat ini.
Situasi semakin panas ketika aparat bertindak represif. Affan, seorang pengemudi ojek online, tewas dilindas kendaraan taktis Polri.
Namanya seketika diyakini sebagai simbol rakyat kecil yang berjuang mencari nafkah yang seharusnya dilindungi justru menjadi korban kekerasan aparat negara.
Dalam pidatonya yang disiarkan televisi (Minggu, 31 Agustus 2025), Presiden Prabowo didampingi para ketua partai koalisi menyerukan tindakan tegas terhadap demonstran yang anarkis.
Ia menekankan bahwa kerusuhan tidak bisa ditoleransi karena mengancam keutuhan negara. Pernyataan itu benar secara hukum. Negara tidak boleh dibiarkan runtuh oleh kekacauan jalanan.
Namun pertanyaan mendasarnya, apakah tindakan represi semata dapat meredakan emosi rakyat? Atau justru menambah amuk rakyat, ibarat menyiram minyak ke dalam api yang sudah lama menyala?
i balik amuk massa, terselip keresahan lebih dalam. Publik sudah muak dengan hukum yang tumpul ke atas, tajam ke bawah. Mereka lelah melihat praktj korupsi yang terang-terangan dilakukan pejabat, kongkalikong antara pengusaha tambang dengan pejabat negara, kartel ekonomi, mafia hukum dan pajak, serta eksploitasi sumber alam yang merusak lingkungan tanpa ada sanksi tegas.
Lebih ironis lagi, beberapa menteri yang diyakini publik sebagai bagian dari kegagalan masa lalu pemerintahan Jokowi justru masuk ke dalam kabinet Prabowo dengan mulus, sementara banyak media meberitakan dugaan kasus masa lalunya.
Alih-alih akan melakukan melakukan pembersihan faktanya Prabowo seakan memberi ruang kepada loyalis Jokowi untuk tetap berkuasa.
Di mata rakyat, keadaan ini seolah menggambarkan seorang presiden yang tersandera oleh bayang-bayang pendahulunya.
Tidak berhenti di situ. Kehadiran Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Jokowi, sebagai wakil presiden menambah frustasi publik, padahal sudah banyak komentar miring para tokoh soal keberadaan Gibran dan adik-adiknya, Kaesang yang kjni menjadi Ketum Partai PSI dengan mudah, kemudian Bobby menantu Jokowi yang kini menjabat Gubernur Sumatera Barat.
Publik masih mengingat bagaimana Mahkamah Konstitusi, yang dipimpin paman Gibran, membuka jalan konstitusional baginya untuk maju sebagai cawapres. Peristiwa itu dipandang sebagai pelanggaran terang-terangan terhadap konstitusi.
Banda Aceh
Kota Langsa
Aceh Selatan
Aceh Tenggara
Bali
Banten
Bengkulu
DI Yogyakarta
Jakarta Pusat
Jambi
Kalimantan Barat
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Kalimantan Tengah
Lampung
Nusa Tenggara Barat
Palu
Pangkal Pinang
Riau
Sumatera Selatan
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Bangka Belitung
Kepulauan Riau
Jawa Barat
Jawa Tengah
Jawa Timur
