BANDA ACEH – Pemerintah Aceh melalui Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) menggelar rapat koordinasi tata kelola industri udang, Senin (15/9/2025), di ruang rapat Kepala Dinas DKP Aceh. Pertemuan ini digelar sebagai langkah antisipasi menyusul anjloknya harga udang di tingkat petambak akibat penghentian ekspor nasional ke Amerika Serikat.
Rapat dihadiri oleh perwakilan Bank Indonesia Banda Aceh, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh, Balai Perikanan Budidaya Air Payau (BPBAP) Ujung Batee, Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (PPMHKP), pengusaha perikanan di kawasan PPS Kutaraja, pelaku usaha UMKM, serta pejabat di lingkungan DKP Aceh.
Kepala DKP Aceh, Aliman, S.Pi., M.Si., menyampaikan rapat tersebut menghasilkan banyak masukan konstruktif dari berbagai pihak. “Masukan para pelaku usaha sangat bagus dan dapat dijadikan sebagai langkah cepat mengatasi anjloknya harga udang di Aceh imbas isu kontaminasi produk udang di Banten,” ujarnya.
Aliman menjelaskan, produksi udang Aceh saat ini tengah berada pada puncaknya dan diperkirakan terus meningkat hingga akhir tahun. Kondisi tersebut menuntut adanya solusi cepat agar para petambak dapat tetap mengelola usaha dengan baik sekaligus memitigasi risiko.
Beberapa pandangan yang berkembang dalam rapat antara lain perlunya langkah strategis jangka pendek untuk menstabilkan harga, pembukaan akses pasar baru ekspor ke Cina dan Malaysia, serta pembangunan industri pengolahan udang berskala besar di Aceh agar produksi yang melimpah dapat terserap maksimal.
Selain pasar ekspor, peluang domestik juga menjadi perhatian. Aliman menyebutkan adanya potensi kerja sama dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG), di mana udang bisa menjadi alternatif menu bergizi selain ikan. “Ini juga akan kita jajaki, agar udang Aceh tidak hanya kuat di pasar ekspor tetapi juga terserap maksimal di dalam negeri,” katanya.
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Aceh turut mengusulkan agar udang diolah menjadi produk turunan khas yang dapat dijadikan oleh-oleh bagi wisatawan. Menurut mereka, diversifikasi produk akan memperkuat citra kuliner sekaligus menyerap hasil panen petambak.
Lebih lanjut, Aliman menegaskan perlunya menindaklanjuti kerja sama yang pernah dibangun dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. “Kita bisa melakukan tindak lanjut MoU dengan Pemprov Jawa Timur yang ditandatangani pada 25 Oktober 2022. Kesepakatan itu membuka peluang memperluas konektivitas dan meningkatkan jejaring pasar UMKM kedua daerah. Insya Allah dalam waktu dekat kita akan melakukan koordinasi, barangkali bisa segera kita lakukan rapat guna membahas ini,” jelasnya.
Banda Aceh
Kota Langsa
Aceh Selatan
Aceh Tenggara
Bali
Banten
Bengkulu
DI Yogyakarta
Jakarta Pusat
Jambi
Kalimantan Barat
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Kalimantan Tengah
Lampung
Nusa Tenggara Barat
Palu
Pangkal Pinang
Riau
Sumatera Selatan
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Bangka Belitung
Kepulauan Riau
Jawa Barat
Jawa Tengah
Jawa Timur
Komentar Terbaru