UPDATE

OPINI
OPINI

RSUD Sebagai BLUD: Menata Ulang Makna Pelayanan Publik

RSUD Banyumas mengembangkan antrean online dan optimalisasi layanan BPJS, yang berdampak pada peningkatan pendapatan dan kepuasan pasien.

RSUD Bali Mandara membangun pusat onkologi dan trauma dengan dukungan teknologi informasi, menjadikannya salah satu rumah sakit daerah dengan tingkat rujukan tertinggi.

Namun, fleksibilitas BLUD juga membawa risiko. Kasus RSUD Sumbawa menjadi pengingat bahwa keleluasaan fiskal bisa disalahgunakan jika tidak dibarengi dengan pengawasan ketat.

Audit BPK menemukan kerugian negara sebesar Rp1,3 miliar akibat kelebihan pembayaran dan mark-up pengadaan. Hendi Arifin, Kajari Sumbawa, menegaskan bahwa fleksibilitas harus dibarengi dengan transparansi dan audit berkala.

“BLUD bukan zona bebas kontrol,” tegasnya.

Di sisi lain, proses harmonisasi regulasi juga menjadi kunci. Rapat harmonisasi Raperbup BLUD RSUD Kapuas Hulu yang digelar oleh Kemenkum Kalbar menunjukkan pentingnya pengaturan yang selaras dengan mandat regulasi nasional.

Zuliansyah, Kepala Divisi Peraturan Kanwil Kemenkum Kalbar, menekankan bahwa pengelolaan pegawai BLUD harus diatur secara tegas agar tidak menimbulkan celah hukum yang menghambat pelayanan.

Dengan dukungan regulatif yang kuat, studi kasus yang inspiratif, dan pandangan ahli yang kritis, RSUD sebagai BLUD tampil sebagai aktor pelayanan publik yang dewasa.

Ia tidak lagi sekadar “tempat berobat”, melainkan institusi yang berani berubah, berani mengambil risiko, dan berani bertanggung jawab.

Keberhasilan RSUD BLUD bukan diukur dari seberapa besar anggaran yang dihabiskan, tapi dari seberapa besar kepercayaan publik yang dibangun melalui pelayanan yang cepat, adil, dan bermutu.[]

**). Penulis adalah warga Aceh yang berdomisili di pinggiran Kota Banda Aceh. 

Sumber data: BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika)
1 2

Bagaimana reaksi Kamu?

Diskusi

Terkait

Tampilkan Lainnya Loading...Tidak ada lagi data informasi lainnya.