BANDA ACEH – Pemerintah Kota Banda Aceh kembali mencatatkan kinerja fiskal yang membanggakan. Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri yang disampaikan dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Harga Beras dan Pengendalian Inflasi pada Senin (20/10/2025), realisasi belanja Pemerintah Kota Banda Aceh menjadi yang tertinggi di Provinsi Aceh dan peringkat kedua tertinggi secara nasional untuk tahun anggaran 2025.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kota (BPKK) Banda Aceh, Alriandi Adiwinata, mengatakan capaian ini mencerminkan komitmen kuat Pemko Banda Aceh dalam menjaga efisiensi dan percepatan penyerapan anggaran di tengah dinamika ekonomi nasional.
“Per 17 Oktober 2025, realisasi belanja Pemko Banda Aceh telah mencapai Rp1,02 triliun atau sekitar 71,02 persen dari total anggaran belanja daerah. Capaian ini bukan hanya tertinggi di Aceh, tapi juga bukti efektivitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran di Banda Aceh,” ujar Alriandi.
Selain dari sisi belanja, kinerja pendapatan daerah juga menunjukkan hasil positif. Realisasi pendapatan Pemko Banda Aceh mencapai Rp1,43 triliun atau 76,10 persen dari target tahun 2025. Menurut Alriandi, hal ini menandakan tata kelola keuangan daerah yang sehat dan berkelanjutan.
“Kinerja pendapatan yang baik menjadi fondasi utama bagi kemampuan belanja daerah yang optimal. Prinsip kami bukan sekadar cepat membelanjakan, tetapi memastikan anggaran digunakan tepat sasaran dan memberi dampak langsung bagi masyarakat,” tambahnya.
Rakor Kemendagri juga menyoroti adanya korelasi positif antara kecepatan realisasi belanja dan pengendalian inflasi. Pemerintah Kota Banda Aceh dinilai berhasil menjaga keseimbangan keduanya — memperkuat daya beli masyarakat lewat belanja produktif sekaligus memastikan stabilitas harga bahan pokok.
Dengan capaian tersebut, Banda Aceh semakin menegaskan posisinya sebagai daerah dengan tata kelola fiskal yang efisien dan akuntabel. Tingginya serapan anggaran memungkinkan Pemko mempercepat pembangunan infrastruktur, meningkatkan layanan publik, dan menggerakkan roda ekonomi masyarakat.
“Kami akan terus menjaga ritme positif ini hingga akhir tahun anggaran. Target kami bukan hanya mempertahankan posisi terbaik, tapi memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar kembali menjadi manfaat bagi masyarakat Banda Aceh,” tegas Alriandi.
Sementara itu, Wali Kota Banda Aceh, Illiza Sa’aduddin Djamal, menyampaikan apresiasi atas kerja keras seluruh jajaran Pemko Banda Aceh yang berorientasi pada kinerja, kolaborasi, dan akuntabilitas.
“Alhamdulillah, ini adalah buah dari kerja keras dan sinergi seluruh perangkat daerah. Kami ingin memastikan bahwa APBK bukan sekadar angka di atas kertas, tetapi benar-benar menjadi instrumen untuk mempercepat pembangunan dan menghadirkan kesejahteraan bagi warga Banda Aceh,” ujar Illiza.
Illiza juga menegaskan pentingnya prinsip transparansi dan keberpihakan kepada masyarakat dalam pengelolaan keuangan daerah.
“Setiap belanja pemerintah harus memberi dampak nyata memperbaiki layanan publik, membuka ruang ekonomi, dan memperkuat ketahanan sosial masyarakat,” ungkapnya.
Ia menambahkan, capaian tersebut akan menjadi dorongan untuk terus meningkatkan disiplin fiskal serta mendorong inovasi dalam perencanaan pembangunan ke depan.
“Insyaallah, ini bukan akhir, tapi motivasi agar kita terus bekerja dengan semangat ‘Banda Aceh Kolaborasi’ menghadirkan pemerintahan yang efisien, responsif, dan berpihak kepada rakyat,” pungkas Illiza.
Banda Aceh
Kota Langsa
Aceh Selatan
Aceh Tenggara
Bali
Banten
Bengkulu
DI Yogyakarta
Jakarta Pusat
Jambi
Kalimantan Barat
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Kalimantan Tengah
Lampung
Nusa Tenggara Barat
Palu
Pangkal Pinang
Riau
Sumatera Selatan
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Bangka Belitung
Kepulauan Riau
Jawa Barat
Jawa Tengah
Jawa Timur
Komentar Terbaru