BANDA ACEH – Nama Agus Karokaro belakangan menjadi sorotan publik setelah aparat penegak hukum menetapkannya sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi dana bantuan bencana alam di Kabupaten Samosir, Sumatera Utara.
Agus Karokaro diketahui menjabat sebagai Kepala Dinas Sosial dan Pemerintahan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Samosir.
Ia resmi ditetapkan sebagai tersangka pada Selasa (23/12/2025) terkait pengelolaan dana bantuan sosial senilai Rp1,5 miliar yang bersumber dari Kementerian Sosial (Kemensos) untuk tahun anggaran 2024.
Sebelum menduduki posisi strategis di lingkungan Pemkab Samosir, Agus Karokaro sempat menjabat sebagai Sekretaris Dinas Pariwisata Kabupaten Toba.
Kariernya berlanjut saat ia dilantik menjadi Kepala Dinas Sosial dan PMD Samosir pada Jumat (21/1/2022).
Pelantikan tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Samosir Vandiko Gultom dan diikuti oleh 13 pejabat eselon II lainnya yang turut menerima amanah jabatan baru.
Jika dihitung sejak pelantikan hingga penetapan sebagai tersangka, Agus Karokaro telah menjabat hampir empat tahun atau tepatnya selama 3 tahun 11 bulan sebagai Kepala Dinas Sosial dan PMD Samosir.
Laporan Harta Kekayaan
Sebagai penyelenggara negara, Agus Karokaro tercatat telah tiga kali melaporkan harta kekayaannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).
Nilai kekayaan yang dilaporkan menunjukkan tren kenaikan dari tahun ke tahun. Berikut rinciannya:
28 Maret 2023: Rp58.665.234
31 Desember 2023: Rp123.652.247
31 Desember 2024: Rp223.395.525
Berdasarkan laporan terakhir tahun 2024, total harta kekayaan Agus Karokaro sebesar Rp223.395.525, dengan rincian utama berupa satu unit mobil Suzuki Sidekick tahun 1997 senilai Rp48,5 juta serta kas dan setara kas sebesar Rp174.895.525.
Tidak tercatat kepemilikan tanah, bangunan, maupun utang.
Kronologi Dugaan Korupsi Dana Bencana
Kasus ini berawal dari penyaluran dana bantuan bencana alam sebesar Rp1,5 miliar dari Kementerian Sosial kepada Pemerintah Kabupaten Samosir pada 2024.
Dana tersebut dialokasikan untuk membantu 303 kepala keluarga korban banjir bandang di Desa Sihotang, Kecamatan Harian.
Dalam pelaksanaannya, Agus Karokaro diduga melakukan penyimpangan dengan mengubah mekanisme penyaluran bantuan.
Bantuan yang seharusnya diberikan secara tunai kepada penerima manfaat, justru dialihkan menjadi bantuan dalam bentuk barang.
Selain itu, tersangka juga menunjuk pihak ketiga, yakni BUMDes-MA Marsada Tahi, tanpa memperoleh persetujuan dari Kementerian Sosial.
Banda Aceh
Kota Langsa
Aceh Selatan
Aceh Tenggara
Bali
Banten
Bengkulu
DI Yogyakarta
Jakarta Pusat
Jambi
Kalimantan Barat
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Kalimantan Tengah
Lampung
Nusa Tenggara Barat
Palu
Pangkal Pinang
Riau
Sumatera Selatan
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Bangka Belitung
Kepulauan Riau
Jawa Barat
Jawa Tengah
Jawa Timur
