Dalam konteks ini, penting bagi publik dan majelis hakim untuk tidak menutup mata terhadap dedikasi ZUA selama memimpin Inspektorat. Di bawah kepemimpinannya tentu memiliki andil dalam menjaga akuntabilitas daerah. Rekam jejak pengabdian dan posisi Inspektorat sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) menjadi relevan untuk dipertimbangkan. Sulit mengabaikan ironi ketika seorang pengawas internal justru dituduh secara personal tanpa pembuktian yang jelas mengenai keuntungan pribadi yang diterima.
Jika kegiatan pengawasan tetap berlangsung secara substantif, sementara persoalan muncul pada dokumentasi atau administrasi perjalanan dinas, maka ruang interpretasi hukum seharusnya mengarah pada pembenahan tata kelola, bukan semata kriminalisasi jabatan.
Bahaya Peradilan Opini
Perkara hukum yang telah masuk ruang sidang seharusnya diputus oleh hakim, bukan oleh tekanan persepsi publik. Ketika opini berkembang lebih cepat daripada fakta persidangan, risiko terbesar adalah lahirnya stigma sebelum kebenaran diuji secara menyeluruh.
Peradilan opini tidak hanya merugikan individu, tetapi juga berpotensi melemahkan profesionalisme birokrasi. Aparatur negara bisa menjadi takut mengambil keputusan administratif karena khawatir setiap kekeliruan prosedural akan berujung pidana.
Padahal hukum pidana seharusnya menjadi ultimum remedium—jalan terakhir—bukan instrumen pertama dalam menyelesaikan persoalan administrasi pemerintahan.
Menjaga Keadilan Tetap Rasional
Kasus ZUA seharusnya menjadi momentum untuk membedakan secara tegas antara maladministrasi dan korupsi yang disengaja. Tanpa pembuktian niat jahat dan keuntungan pribadi, tuduhan pidana berisiko melampaui esensi keadilan itu sendiri.
Biarkan persidangan berjalan dengan objektif. Namun hingga putusan berkekuatan hukum tetap dijatuhkan, publik semestinya tetap berpijak pada prinsip dasar hukum: seseorang tidak bersalah sampai terbukti bersalah.
Banda Aceh
Kota Langsa
Aceh Selatan
Aceh Tenggara
Bali
Banten
Bengkulu
DI Yogyakarta
Jakarta Pusat
Jambi
Kalimantan Barat
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Kalimantan Tengah
Lampung
Nusa Tenggara Barat
Palu
Pangkal Pinang
Riau
Sumatera Selatan
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Bangka Belitung
Kepulauan Riau
Jawa Barat
Jawa Tengah
Jawa Timur
