“Ketika dunia sedang tidak pasti, yang dibutuhkan adalah kepemimpinan yang solid dan ruang publik yang sehat, bukan justru memperkeruh suasana dengan narasi yang memecah belah,” ujarnya.
Ia tak memungkiri, persepsi publik sangat mudah terbentuk hanya dari potongan informasi. Oleh karena itu, tanggung jawab moral seorang tokoh publik tidak hanya terletak pada substansi, tetapi juga pada cara penyampaian.
“Kalimat yang dipotong bisa mengubah makna. Di situlah awal dari disinformasi. Maka kehati-hatian adalah keharusan, bukan pilihan,” bebernya.
Idrus mengajak agar perbedaan sikap politik tidak berubah menjadi ketidakadilan dalam berpikir dan bertindak. Sebaliknya, sikap kritis dan objektif memang diperlukan dalam demokrasi, namun bukan dalam bentuk provokasi subjektif yang berpotensi memperlebar polarisasi di tengah kompleksitas tantangan bangsa.
“Jangan karena kebencian terhadap seseorang, kita kehilangan objektivitas. Demokrasi tidak boleh dirusak oleh emosi dan prasangka. Demokrasi harus dijaga dengan akal sehat, etika, kedewasaan sikap, dan tanggung jawab,” pungkasnya.
Banda Aceh
Kota Langsa
Aceh Selatan
Aceh Tenggara
Bali
Banten
Bengkulu
DI Yogyakarta
Jakarta Pusat
Jambi
Kalimantan Barat
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Kalimantan Tengah
Lampung
Nusa Tenggara Barat
Palu
Pangkal Pinang
Riau
Sumatera Selatan
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Bangka Belitung
Kepulauan Riau
Jawa Barat
Jawa Tengah
Jawa Timur
Komentar Terbaru