BANDA ACEH – Sejumlah massa yang tergabung dalam Gerakan Keadilan dan perubahan Nusantara menggelar aksi damai di depan Kantor BPK RI, Jakarta, Rabu (22/4/2026).Mereka mendesak BPK RI melakukan audit investigatif untuk mengusut dugaan kredit macet atau dugaan kredit bermasalah Kalla Group dalam pembiayaan proyek PLTA Poso.
“Kami memandang bahwa dugaan kredit bermasalah dalam pembiayaan proyek PLTA Poso yang melibatkan Kalla Grup termasuk dalam proyek PLTA di Poso, bukan sekadar persoalan teknis perbankan. Ini adalah persoalan publik. Karena yang digunakan adalah dana bank milik negara yang pada hakikatnya adalah uang rakyat,” ujar Koordinator Aksi, Al Maun dalam aksi tersebut.
Al Maun mengatakan pihaknya mengakui pembiayaan oleh Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) adalah instrumen pembangunan nasional yang hadir untuk menggerakkan ekonomi, membiayai proyek strategis, dan memperkuat kemandirian bangsa.
Hanya saja, kata dia, pembiayaan dalam jumlah puluhan triliun rupiah oleh 5 konsorsium bank BUMN kepada korporasi besar, harus tunduk pada prinsip kehati-hatian, transparansi, dan akuntabilitas yang ketat.
“Ketika informasi mengenai struktur pembiayaan, porsi kredit, serta kualitas pembayaran tidak terbuka ke publik, maka ruang kecurigaan terhadap praktik kolusi, konflik kepentingan, hingga moral hazard menjadi semakin lebar,” ujarnya.
Al Maun juga menilai adanya ketimpangan dalam perlakuan pembiayaan. Pasalnya, kata dia, korporasi besar dengan akses kekuasaan justru mendapatkan dukungan penuh dari bank negara, sementara BUMN konstruksi dan infrastruktur justru tidak dilibatkan secara optimal.
“Belajar dari pengalaman masa lalu, kredit besar kepada kelompok usaha tertentu kerap berubah menjadi bom waktu. Ketika gagal bayar terjadi, beban tersebut tidak hilang melainkan beralih menjadi risiko sistemik yang pada akhirnya ditanggung oleh negara dan masyarakat,” tegas Al Maun.
Oleh karena itu, kata Al Maun, Gerakan Keadilan dan perubahan Nusantara menyampaikan sejumlah tuntutan. Pertama, kata dia, mendesak audit investigatif dan menyeluruh terhadap seluruh pembiayaan Himbara yang mengalir ke proyek-proyek kalla grup khususnya yang terindikasi bermasalah.
Kedua, kata Al Maun, menuntut transparansi penuh atas struktur kredit sindikasi, termasuk porsi masing-masing bank, skema pengembalian, serta status kualitas kredit saat ini.
Ketiga, lanjut Al Maun, pihaknya mendorong KPK, BPK dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk segera melakukan pemeriksaan independen guna memastikan tidak adanya dugaan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme pada 5 Bank Himbara dan perusahaan Kalla Grup.
Banda Aceh
Kota Langsa
Aceh Selatan
Aceh Tenggara
Bali
Banten
Bengkulu
DI Yogyakarta
Jakarta Pusat
Jambi
Kalimantan Barat
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Kalimantan Tengah
Lampung
Nusa Tenggara Barat
Palu
Pangkal Pinang
Riau
Sumatera Selatan
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Bangka Belitung
Kepulauan Riau
Jawa Barat
Jawa Tengah
Jawa Timur
Komentar Terbaru