Banyak warga yang merasakan manfaat langsung, meskipun kualitas tata kelola masih menjadi persoalan utama.
“Programnya bagus, tapi pengelolaannya buruk. Itu yang harus diperbaiki,” tegasnya.
Ia berharap agar pemerintah tidak hanya responsif terhadap kritik, tetapi juga konsisten melakukan reformasi kebijakan berbasis data dan kebutuhan riil masyarakat.
Menanti Nyali Reformasi Polri
Selain isu MBG, Mahfud juga mengungkap nasib dokumen Komisi Reformasi Polri yang hingga kini ‘tertahan’ di Istana.
Meskipun dokumen setebal 8 buku dan 10 dokumen hasil kerja tim ahli sudah rampung sejak Februari, Presiden Prabowo Subianto belum juga menjadwalkan pertemuan resmi untuk menerima laporan tersebut.
“Pak Jimly (Asshiddiqie) sudah tawarkan kirim naskahnya, tapi Presiden bilang jangan dikirim takut bocor, minta datang langsung. Tapi sampai hari ini belum ada jadwal,” ungkap Mahfud.
Meski begitu, ia mengapresiasi langkah Polri yang sudah mulai menjalankan salah satu poin rekomendasi, yakni penghapusan sistem ‘titip-titipan’ dalam rekrutmen Akpol.
“Setidaknya ke depan Polri bisa lebih tegas dan bersih dari kepentingan Politik,” katanya
