0leh: Rosadi Jamani
BIASANYA cewek itu halus perasaannya. Tidak dengan bupati cewek ini. Bantuan untuk korban letusan gunung api malah disikat sampai 70 persen, senilai Rp22,7 miliar. Ia pun harus diborgol Kejati Sulawesi Utara (Sulut).
Namanya Chyntia Ingrid Kalangit, lahir di Manado pada 6 April 1985. Ia anak sulung pasangan pendidik Drs Hans Kalangit M Si dan Dra Carolin Manuahe M Si. Lulusan S.KM Universitas Sam Ratulangi.
Pernah jadi PNS. Pensiun dini. Jadi pengusaha. Menikah dengan Reinol Tumbio SE. Punya empat anak; Floreinchya, Frainny, Frailly, dan Fabian. Paket lengkap perempuan sukses Sulawesi Utara.
Kalau dibikin brosur kampanye, tinggal tambah musik piano sedih dan footage drone laut Sitaro, langsung menang penghargaan pencitraan nasional.
Memang benar, rakyat dibuat terharu. Didukung Golkar, Gerindra, NasDem, PSI, PKB, dan Hanura, Chyntia melenggang jadi Bupati Sitaro periode 2025-2030 dengan kemenangan telak 56,22 persen suara.
Satu-satunya bupati perempuan di Sulut. Simbol perempuan tangguh. Simbol perubahan. Simbol harapan.
Sayangnya, harapan rakyat ternyata mungkin cuma dijadikan proposal proyek.
Baru beberapa bulan duduk di kursi bupati definitif setelah masa Penjabat Bupati, nama Chyntia justru meledak bukan karena prestasi, tapi dugaan korupsi bantuan erupsi Gunung Ruang.
Ini bukan angka receh hilang di kantong celana. Total dana bantuan stimulan rumah korban bencana mencapai Rp35,7 miliar.
Dari jumlah itu, dugaan kerugian negara mencapai Rp22,7 miliar. Hampir 70 persen! Astaga. Gunung Ruang meletus saja mungkin malu melihat daya ledak kasus ini.
Ngana bayangkan itu. Rakyat Tagulandang kehilangan rumah. Ada yang tidur di pengungsian. Ada yang menunggu semen, seng, kayu, dan bantuan untuk membangun hidup lagi.
Tapi menurut dugaan penyidik, justru terjadi permainan penunjukan toko penyalur, proyek material “titipan”, sampai lingkaran distribusi yang aromanya makin dekat ke kroni kekuasaan.
Bantuan BNPB yang seharusnya langsung menyelamatkan warga malah diduga dijadikan ATM berjalan oleh elite yang mestinya melindungi rakyat.
Ini bikin orang muak setengah mati. Bencana alam saja belum selesai, eh datang lagi bencana moral dari pejabat sendiri.
Abu vulkanik belum hilang dari atap rumah warga, tapi aroma busuk korupsi sudah lebih dulu memenuhi udara Politik Sulawesi Utara.
Lucunya, pola pejabat negeri ini selalu sama. Saat kampanye ngomong pengabdian, kesejahteraan, perempuan hebat, dekat rakyat, siap melayani.
Begitu duduk di kursi empuk, APBD dan bantuan bencana diperlakukan seperti saldo e-wallet keluarga. Seolah jabatan itu bukan amanah, tapi franchise rebutan untuk memperkaya diri sebelum periode habis.
Beri Komentar