Dalam pandangannya, keberanian Presiden mencopot dan mendukung proses hukum terhadap pejabat yang diduga bermasalah menunjukkan bahwa tidak ada toleransi terhadap penyalahgunaan kewenangan, terutama dalam program yang menyangkut kebutuhan dasar masyarakat.
Sementara itu, Kejaksaan Agung menduga terjadi penyimpangan dalam sejumlah pengadaan barang di lingkungan BGN yang tidak berkaitan langsung dengan kebutuhan program MBG. Penyidik juga tengah menghitung potensi kerugian negara dalam kasus tersebut.
Purnomo berharap proses hukum dilakukan secara transparan dan menyeluruh sehingga dapat mengembalikan kepercayaan publik terhadap program-program pemerintah.
“Rakyat berharap kasus ini dibuka seterang-terangnya. Jangan sampai program yang niatnya baik untuk rakyat justru dirusak oleh oknum yang memanfaatkan jabatan demi kepentingan pribadi,” tegasnya.
Banda Aceh
Kota Langsa
Aceh Selatan
Aceh Tenggara
Bali
Banten
Bengkulu
DI Yogyakarta
Jakarta Pusat
Jambi
Kalimantan Barat
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Kalimantan Tengah
Lampung
Nusa Tenggara Barat
Palu
Pangkal Pinang
Riau
Sumatera Selatan
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Bangka Belitung
Kepulauan Riau
Jawa Barat
Jawa Tengah
Jawa Timur
Komentar Terbaru