BANDA ACEH – Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) Perjuangan meminta pemerintah tetap melanjutkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) atau Kopdes, sembari mengusut tuntas dugaan korupsi yang mencuat dalam pelaksanaannya.
Ketua Umum APKLI Perjuangan, Ali Mahsun, menilai MBG dan KDKMP sebagai kebijakan strategis yang dirancang untuk menjawab tantangan besar bangsa ke depan. Kehadiran kedua program tersebut menunjukkan keberpihakan negara terhadap penguatan ketahanan pangan, perbaikan gizi masyarakat, dan pemberdayaan ekonomi rakyat yang selama ini menjadi kebutuhan mendesak.
Ia juga menyebut langkah tersebut baru terwujud pada era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, meski persoalan di sektor pangan, gizi, dan ekonomi kerakyatan telah dihadapi masyarakat selama puluhan tahun.
“MBG dan KDKMP tidak boleh disetop. Ini adalah momentum besar yang sangat genuin dalam sejarah kebijakan ekonomi kerakyatan Indonesia. Program ini bukan hanya menyentuh kebutuhan dasar rakyat, tetapi juga menjadi instrumen strategis membangun generasi emas, memperkuat UMKM, serta menggerakkan ekonomi nasional menuju target pertumbuhan 8 persen,” ujarnya lewat keterangan tertulis di Jakarta, Kamis, 25 Juni 2026.
Program MBG merupakan jawaban nyata untuk mengatasi stunting, memperbaiki kualitas gizi anak bangsa, dan menyiapkan fondasi sumber daya manusia unggul menuju puncak bonus demografi 2030.
Di saat yang sama, program ini juga diyakini dapat menjadi penggerak ekonomi rakyat kecil karena melibatkan pedagang kaki lima, UMKM, petani, peternak, nelayan, dan pelaku usaha lokal dalam rantai pasok pangan.
Sementara itu, Kopdes dipandang sebagai penjelmaan revolusi ekonomi rakyat Indonesia. Melalui skema koperasi yang berbasis desa dan kelurahan, perputaran ekonomi lokal diharapkan tidak lagi tersedot ke pemilik modal besar, tetapi kembali dinikmati masyarakat setempat.
Kopdes juga disebut dapat menjadi instrumen penting untuk memutus ketergantungan rakyat kecil pada rentenir, ijon, dan pola ekonomi eksploitatif yang selama ini membelenggu petani, nelayan, peternak, serta pelaku home industry.
“KDKMP harus menjadi alat untuk mengembalikan kedaulatan ekonomi rakyat kecil. Puluhan tahun ekonomi desa dan gang-gang kota tidak berputar di masyarakat setempat, tetapi justru dihisap oleh pemilik modal besar. Karena itu, KDKMP harus diposisikan sebagai pilar utama revolusi ekonomi rakyat, bukan sekadar program administratif,” tegas Ali.
Meski demikian, APKLI Perjuangan turut menyoroti keras adanya dugaan korupsi dalam pelaksanaan MBG dan potensi penyimpangan dalam KDKMP. Praktik korupsi pada dua program itu tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga mencoreng marwah Presiden Prabowo Subianto sebagai pemimpin yang menggagas agenda besar ekonomi kerakyatan.
Beri Komentar