Di tahun 1960-1962, di bawah Jaksa Agung Mr. Gunawan, Kejaksaan sempat memenangkan pengaruh politik dengan membentuk Departemen Kejaksaan sendiri dan mengadopsi seragam militer agar tidak kalah gengsi dari Polisi. Namun, karena Kejaksaan dinilai melangkah terlalu jauh dan terjerat sentimen negatif publik, pihak Tentara berbalik mendukung Kepolisian. Hasilnya, pada UU Pokok Kepolisian tahun 1961, Kepolisian menang besar karena fungsi pengawasan oleh Kejaksaan dihapuskan, memberi Polisi wewenang penyidikan yang mandiri.
Ibrahim menyimpulkan, perselisihan wewenang antar-penegak hukum pada hakikatnya merupakan manifestasi dari perselisihan antara politik dan hukum. Ketika stabilitas kelembagaan goyah dan para pemimpinnya lebih menitikberatkan perjuangan pada persoalan status serta prestise, isu keadilan justru sering kali terabaikan. “Hubungan kelembagaan yang terus berubah ini pada akhirnya berdampak buruk terhadap kepastian dan sifat keadilan itu sendiri di Indonesia,” demikian dikutip dari jurnal tersebut.
Banda Aceh
Kota Langsa
Aceh Selatan
Aceh Tenggara
Bali
Banten
Bengkulu
DI Yogyakarta
Jakarta Pusat
Jambi
Kalimantan Barat
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Kalimantan Tengah
Lampung
Nusa Tenggara Barat
Palu
Pangkal Pinang
Riau
Sumatera Selatan
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Bangka Belitung
Kepulauan Riau
Jawa Barat
Jawa Tengah
Jawa Timur
Komentar Terbaru