BANDA ACEH -Surat yang dilayangkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) berisi permintaan data kader partai yang terlibat dalam penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) belum juga mendapat balasan Badan Gizi Nasional (BGN).
Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, surat dikirim sebagai tindak lanjut atas pernyataan Wakil Kepala BGN yang sebelumnya menyebut hampir seluruh partai Politik ikut terlibat dalam pengadaan melalui SPPG.
“Nah, terkait dengan surat yang dikirim oleh DPP PDI Perjuangan sampai sekarang belum mendapat jawaban. Padahal surat itu kami maksudkan ketika Wakil Kepala BGN saat itu mengatakan bahwa hampir seluruh partai politik itu terlibat di dalam pengadaan melalui SPPG tersebut,” kata Hasto kepada wartawan, dikutip Minggu, 19 Juli 2026.
Menurut Hasto, karena pernyataan itu disampaikan oleh pejabat BGN, PDIP merasa perlu melakukan penelusuran di internal partai. Jika ada kader yang terbukti memanfaatkan program MBG untuk mencari keuntungan, partai siap mengambil tindakan.
“Karena yang mengucapkan adalah otoritas dari Badan Gizi Nasional, maka partai kemudian mengirimkan surat agar kami dapat melakukan suatu langkah-langkah koreksi dan menertibkan di internal kami karena partai sudah mengambil suatu kebijakan setiap anggota dan kader partai dilarang untuk terlibat di dalam suatu proses mencari keuntungan dari program yang seharusnya didedikasikan untuk kepentingan rakyat tersebut,” ujarnya.
Hasto menegaskan, sejak awal DPP PDIP telah melarang seluruh kader, baik di struktur partai maupun yang duduk di legislatif dan eksekutif, mengambil keuntungan dari Program MBG.
Di sisi lain, Hasto juga menyoroti berbagai kritik yang mengiringi pelaksanaan Program MBG. Menurutnya, munculnya dugaan penyimpangan hingga kasus korupsi membuat publik mendesak agar program tersebut dievaluasi secara menyeluruh.
“Ketika program untuk rakyat, mengatasnamakan rakyat tetapi dalam pelaksanaannya begitu banyak penyimpangan, bahkan kasus-kasus korupsi yang mencederai rakyat, maka kemudian muncul suara-suara untuk melakukan koreksi secara total terhadap kebijakan MBG yang mengatasnamakan rakyat tersebut,” katanya.
Saat ditanya apakah ada kader PDIP yang ikut terlibat dalam program tersebut, Hasto memilih menunggu jawaban resmi dari BGN.
“Ya kita tunggu suratnya dulu ya, belum ada jawaban sampai sekarang,” ujarnya.
Jika surat pertama tetap diabaikan, Hasto memastikan DPP PDIP akan kembali mengirimkan surat kepada BGN.
Banda Aceh
Kota Langsa
Aceh Selatan
Aceh Tenggara
Bali
Banten
Bengkulu
DI Yogyakarta
Jakarta Pusat
Jambi
Kalimantan Barat
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Kalimantan Tengah
Lampung
Nusa Tenggara Barat
Palu
Pangkal Pinang
Riau
Sumatera Selatan
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Bangka Belitung
Kepulauan Riau
Jawa Barat
Jawa Tengah
Jawa Timur
Komentar Terbaru