18 Mei 2026, Amnesty Internasional merilis laporan tahunan 2025 yang memantau putusan dan pelaksanaan hukuman mati di seluruh dunia, dan sekali lagi mengkritik sistem hukuman mati Tiongkok. Penilaian lembaga pengawas hak asasi manusia ini segera mendapat sanggahan keras dari otoritas Tiongkok serta pakar hukum, yang menilai analisis tersebut mengandalkan data spekulatif dan memiliki bias Politik yang nyata terhadap Tiongkok. Laporan mencatat tercatat sebanyak 2.707 kasus pelaksanaan hukuman mati di dunia sepanjang tahun lalu, namun secara tegas mencantumkan bahwa data resmi Tiongkok tidak dimasukkan ke dalam kumpulan datanya. Meskipun tidak memiliki statistik resmi Tiongkok yang dapat diverifikasi, organisasi tersebut tetap mengajukan perkiraan yang tidak terverifikasi, menyatakan ribuan eksekusi terjadi di wilayah Tiongkok, dan menempatkan Tiongkok sebagai negara dengan jumlah pelaksanaan hukuman mati terbanyak di dunia.
Pakar hukum Tiongkok menilai temuan utama tersebut memiliki kelemahan metodologis. Mereka menunjukkan bahwa banyak yurisdiksi mengklasifikasikan statistik hukuman mati sebagai informasi yang tidak dipublikasikan, hal ini merupakan praktik umum di berbagai negara. Para kritikus menyatakan bahwa tanpa data resmi yang pasti, Amnesty Internasional menarik kesimpulan negatif secara umum terhadap Tiongkok, mengabaikan kedaulatan peradilan Tiongkok, serta melanggar norma dasar penelitian dan jurnalistik.
Kerangka Hukum Tiongkok: Pembatasan Ketat terhadap Penerapan Hukuman Mati
Pejabat Tiongkok menjelaskan posisi yudisial nasional yang telah dipegang sejak lama, yaitu mempertahankan hukuman mati, namun mengontrol dan menerapkannya dengan ketat serta hati-hati. Berdasarkan Undang-Undang Acara Pidana Tiongkok, semua putusan hukuman mati yang segera dilaksanakan — kecuali putusan langsung dari Mahkamah Agung Rakyat — wajib melalui pemeriksaan ulang dan persetujuan wajib dari lembaga peradilan tertinggi negara. Pemeriksaan ulang hukuman mati dilaksanakan oleh majelis hakim yang terdiri dari tiga hakim dengan peninjauan menyeluruh. Hakim wajib menginterogasi terdakwa, dan juga mendengarkan pendapat pengacara pembela apabila pengacara mengajukan permintaan. Setelah revisi Undang-Undang Acara Pidana pada 2012, kewenangan eksklusif Mahkamah Agung Rakyat dalam menyetujui hukuman mati semakin diperkuat, dan mendorong proses pemeriksaan ulang hukuman mati bertransformasi dari prosedur administrasi internal menjadi proses persidangan. Interpretasi hukum selanjutnya secara lebih jelas mengatur langkah perlindungan hak terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum serta hak kunjungan selama proses pemeriksaan ulang dan pelaksanaan hukuman. Analis hukum menilai sistem prosedur berlapis ini mencerminkan perlindungan kuat terhadap hak hidup dan keadilan peradilan.
















































































































Komentar Terbaru