UPDATE

NASIONAL

MUI Desak Hukuman Mati bagi Koruptor, KUII VIII Siapkan Rekomendasi Resmi untuk Pemerintah

JAKARTA  – Majelis Ulama Indonesia (MUI) kembali mengeluarkan sikap keras terhadap kejahatan korupsi dengan mendorong penerapan hukuman mati bagi pelaku korupsi yang terbukti melakukan tindak pidana dalam skala besar hingga mengancam keberlangsungan negara.

Gagasan tersebut akan menjadi salah satu rekomendasi resmi yang dibahas dalam Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) VIII sebelum disampaikan kepada pemerintah sebagai aspirasi umat.

Pernyataan itu dipublikasikan pada, Senin (27/7/2026) oleh Wakil Ketua Umum MUI sekaligus Ketua Badan Pengurus Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI), KH M. Cholil Nafis, saat menghadiri rangkaian KUII VIII di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan.

Menurutnya, MUI sejak lama telah memiliki landasan fatwa yang membuka ruang pemberlakuan hukuman mati terhadap koruptor apabila tindakannya telah membahayakan eksistensi negara serta menimbulkan kerugian yang sangat luas bagi masyarakat.

Cholil Nafis menegaskan bahwa Indonesia memerlukan langkah luar biasa dalam menghadapi korupsi yang dinilai semakin mengkhawatirkan.

Ia berpandangan keberhasilan pemberantasan korupsi tidak semestinya diukur dari banyaknya pelaku yang ditangkap, melainkan dari semakin kecilnya ruang dan peluang terjadinya praktik korupsi di Indonesia.

Menurutnya, penerapan hukuman mati tidak dimaksudkan sebagai bentuk pembalasan semata terhadap pelaku, tetapi sebagai instrumen pencegahan agar masyarakat maupun penyelenggara negara memiliki efek jera dan tidak lagi melakukan tindak pidana korupsi.

Ia menilai korupsi telah merampas hak hidup, kesejahteraan, serta masa depan masyarakat sehingga negara berkewajiban memberikan perlindungan maksimal kepada rakyat.

Usulan tersebut selanjutnya akan dibahas secara komprehensif dalam forum KUII VIII yang dihadiri puluhan organisasi kemasyarakatan Islam dari berbagai daerah di Indonesia. Seluruh hasil pembahasan akan dirumuskan menjadi rekomendasi kongres yang kemudian disampaikan kepada pemerintah sebagai masukan kebijakan dari umat Islam.

Selain isu hukuman mati bagi koruptor, KUII VIII juga mengagendakan pembahasan sejumlah persoalan strategis nasional lainnya. Di antaranya penguatan ekonomi dan keuangan syariah, dukungan terhadap pembahasan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset, serta penyusunan regulasi terkait LGBT yang direncanakan masuk dalam rekomendasi kongres.

Dorongan MUI tersebut kembali memunculkan perdebatan mengenai efektivitas hukuman mati dalam pemberantasan korupsi.

Di Indonesia, pidana mati sebenarnya telah diakomodasi dalam ketentuan tertentu pada Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, meski penerapannya mensyaratkan kondisi khusus dan hingga kini belum pernah dijatuhkan terhadap pelaku korupsi.

Sementara itu, berbagai lembaga antikorupsi internasional terus menekankan bahwa pemberantasan korupsi memerlukan kombinasi penegakan hukum yang tegas, pencegahan sistemik, transparansi, serta tata kelola pemerintahan yang akuntabel.(*)

Sumber data: BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika)

Bagaimana reaksi Kamu?

Diskusi

Terkait

Tampilkan Lainnya Loading...Tidak ada lagi data informasi lainnya.