BANDA ACEH – Video Sudaryono mengancam memindahkan pegawai BGN ke Papua usai ketahuan main HP saat rapat memicu gelombang kritik dan protes warganet.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menjadi sorotan publik setelah video dirinya menegur seorang pegawai yang diduga bermain telepon genggam saat rapat koordinasi nasional secara daring viral di media sosial.
Namun, bukan hanya tegurannya yang menjadi perhatian, melainkan perintahnya untuk memindahkan pegawai tersebut ke Papua yang memicu perdebatan di ruang publik.
Video yang beredar luas sejak Kamis (30/7/2026) memperlihatkan Sudaryono tengah memberikan arahan kepada jajaran BGN melalui rapat Zoom.
Di tengah penyampaiannya, ia menghentikan pembahasan setelah melihat salah seorang peserta rapat diduga tidak fokus mengikuti jalannya pertemuan.
Pegawai yang dimaksud diketahui bernama Adi Afrianto, Koordinator Wilayah (Korwil) BGN Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat.
“Ini ada Korwil Kabupaten Kayong Utara namanya Adi Afrianto. Saya kasih penjelasan, dia main handphone itu,” ujar Sudaryono di hadapan peserta rapat.
Tak berhenti di situ, Sudaryono langsung meminta Kepala Biro SDM BGN mencatat nama pegawai tersebut dan segera memproses pemindahannya.
“Karo SDM, tolong dicatat Korwil Kabupaten Kayong Utara Adi Afrianto. Saya minta yang bersangkutan dipindah ke Papua segera,” tegas Sudaryono.
Dalam kesempatan yang sama, Sudaryono juga mengingatkan seluruh pegawai agar mengikuti rapat dengan serius.
Ia meminta jajaran SDM mengevaluasi peserta yang hanya hadir untuk absensi, tetapi tidak benar-benar memperhatikan materi rapat.
Menurutnya, disiplin merupakan syarat mutlak agar Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat berjalan optimal di seluruh Indonesia.
Sudaryono bahkan meminta sanksi administratif diberikan kepada pegawai yang terbukti tidak disiplin.
Tolong diberi surat teguran, surat peringatan satu. Tiga kali surat peringatan, pecat. Tolong diperhatikan. Saya tidak segan-segan. Saya tidak ada urusan sama Anda semua,” katanya.
Pernyataan itu dengan cepat menyebar di berbagai platform media sosial.
Namun, yang paling banyak menuai perhatian bukan ancaman sanksinya, melainkan penyebutan Papua sebagai lokasi pemindahan pegawai.
Sejumlah warganet mempertanyakan mengapa Papua dijadikan bentuk hukuman bagi pegawai yang dianggap melanggar disiplin.
Mereka menilai pernyataan tersebut berpotensi menimbulkan stigma negatif terhadap wilayah Indonesia bagian timur.
Di media sosial, berbagai komentar bermunculan.
“Kenapa harus ke Papua? Kalau semua yang tidak kompeten dilempar ke Papua, kapan majunya wilayah timur?” tulis seorang warganet.
Banda Aceh
Kota Langsa
Aceh Selatan
Aceh Tenggara
Bali
Banten
Bengkulu
DI Yogyakarta
Jakarta Pusat
Jambi
Kalimantan Barat
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Kalimantan Tengah
Lampung
Nusa Tenggara Barat
Palu
Pangkal Pinang
Riau
Sumatera Selatan
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Bangka Belitung
Kepulauan Riau
Jawa Barat
Jawa Tengah
Jawa Timur
Komentar Terbaru