1. Menerima dan menindaklanjuti laporan masyarakat mengenai dugaan pelanggaran UU Ormas oleh GRIB Jaya.
2. Melakukan pemeriksaan resmi dan objektif terhadap ormas tersebut.
3. Memeriksa keterkaitan antara tindakan anggota di lapangan dengan instruksi resmi struktur organisasi.
4. Menguji secara hukum tindakan “menghalau” dan “mengejar” massa terhadap UU Ormas.
5. Memverifikasi status badan hukum dan pemblokiran administratif GRIB Jaya.
6. Menjatuhkan sanksi administratif jika terbukti terdapat pelanggaran.
7. Memproses pencabutan status badan hukum dan pembubaran organisasi (sesuai Pasal 80A UU Ormas) apabila seluruh persyaratan hukum pelanggaran terpenuhi.
“Kami tidak meminta hukum ditegakkan berdasarkan tekanan massa, melainkan berdasarkan bukti. Apabila hasil pemeriksaan menunjukkan tidak adanya pelanggaran, kami menghormati. Namun apabila terbukti, kami meminta Kemenkumham mengambil tindakan tegas,” pungkas pernyataan tersebut.
Banda Aceh
Kota Langsa
Aceh Selatan
Aceh Tenggara
Bali
Banten
Bengkulu
DI Yogyakarta
Jakarta Pusat
Jambi
Kalimantan Barat
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Kalimantan Tengah
Lampung
Nusa Tenggara Barat
Palu
Pangkal Pinang
Riau
Sumatera Selatan
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Bangka Belitung
Kepulauan Riau
Jawa Barat
Jawa Tengah
Jawa Timur
Komentar Terbaru