BANDA ACEH — Rencana pemerintah membuka rekening bank bagi sekitar 200 juta warga Indonesia dengan saldo awal hingga Rp80 ribu menuai sorotan Politik.
Kebijakan yang disebut membutuhkan anggaran sekitar Rp11 triliun dari APBN itu dinilai berpotensi menjadi investasi politik pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menuju Pilpres 2029.
Aktivis media sosial Rosadi Jamani melihat program tersebut bukan sekadar kebijakan perluasan akses layanan perbankan. Menurut dia, skala program yang menyasar ratusan juta warga membuat dampaknya berpotensi jauh lebih besar, termasuk dalam membentuk persepsi publik terhadap pemerintahan Prabowo.
“Prabowo akan membuatkan rekening bank untuk 200 juta warga,” kata Rosadi, dikutip Sabtu (12/9/2026).
Melalui skema tersebut, pemerintah disebut menyiapkan pembukaan rekening bagi WNI berusia 17 tahun ke atas, termasuk mereka yang baru memperoleh KTP. Data NIK akan dipadankan dengan sistem perbankan dan sejumlah lembaga terkait.
Bagi warga yang telah memiliki rekening, data tersebut akan dikonsolidasikan agar terintegrasi secara nasional.
Yang menjadi perhatian adalah saldo awal Rp50 ribu hingga Rp80 ribu yang disebut dapat langsung ditarik oleh penerima.
Jika program tersebut benar-benar menjangkau sekitar 200 juta orang, negara akan menggelontorkan manfaat finansial secara langsung kepada masyarakat dalam skala yang sangat besar.
Rosadi menilai program tersebut bisa menjadi “senjata” politik baru Prabowo setelah sejumlah program unggulannya, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Program rekening massal memiliki karakter berbeda. Jika MBG menyasar penerima manfaat melalui makanan, program rekening memberikan akses langsung kepada individu sekaligus memasukkan masyarakat ke dalam ekosistem perbankan nasional.
Efek politiknya, menurut Rosadi, tidak bisa dilepaskan dari fakta bahwa masyarakat akan merasakan manfaat program secara langsung.
Namun, program tersebut juga memunculkan pertanyaan besar: apakah pemberian saldo awal cukup untuk menjawab persoalan ekonomi masyarakat?
Rosadi menilai persoalan rakyat jauh lebih mendasar.
“Rakyat sebenarnya tidak hanya membutuhkan rekening. Rakyat membutuhkan pekerjaan, penghasilan, harga kebutuhan masuk akal, dan ekonomi benar-benar terasa membaik,” ujarnya.
Di sinilah program tersebut mulai dibaca dalam konteks politik. Dengan jumlah sasaran mencapai sekitar 200 juta warga, kebijakan ini berpotensi menjadi salah satu program pemerintah dengan jangkauan populasi terbesar.
Setiap penerima tidak hanya mendapatkan rekening, tetapi juga bersentuhan langsung dengan sebuah kebijakan yang membawa nama pemerintah.
Beri Komentar