Monitorindonesia.com sebelumnya juga telah meminta tanggapan Anggota Komisi VI DPR RI Rieke Diah Pitaloka mengenai isu tersebut, tetapi belum memperoleh respons.
Pertanyaan Besarnya: Siapa yang Mengatur?
KOSMAK menilai penyidikan tidak boleh berhenti pada daftar penerima dana.
Koordinator KOSMAK Ronald Loblobly menyebut pihaknya menduga terdapat persoalan dalam mekanisme penentuan Harga Indeks Pasar (HIP) biodiesel yang berpotensi menguntungkan korporasi besar.
Menurut Ronald, penyidik disebut telah menemukan dugaan perbuatan melawan hukum dan permufakatan jahat terkait perubahan rumusan penentuan HIP biodiesel serta dugaan penggelembungan harga.
Namun, seluruh dugaan tersebut tetap harus dibuktikan penyidik melalui alat bukti yang sah.
Karena itu, KOSMAK meminta penyidik mengurai lebih jauh siapa yang menyusun atau mengubah formula, siapa yang memiliki kewenangan, siapa yang memperoleh manfaat ekonomi dan apakah terdapat aliran dana kepada pihak tertentu.
Dengan kata lain, penyidikan diminta menggunakan pendekatan follow the money, bukan hanya berhenti pada perusahaan yang tercatat sebagai penerima.
Relasi Agustinus-Febrie Juga Diminta Diuji
KOSMAK turut menyoroti mantan Direktur Perencanaan BPDPKS periode 2015-2018, Agustinus Antonius.
KOSMAK menyebut Agustinus memiliki hubungan satu almamater dengan mantan Jampidsus Febrie Adriansyah.
Menurut penelitian KOSMAK, Agustinus kemudian pada 19 Januari 2024 diduga ditunjuk menjadi Direktur PT Sebambam Mega Energi berdasarkan Akta Nomor 03 yang diterbitkan Notaris Delny Teoberto. Don Ritto tercatat sebagai komisaris.
PT Sebambam Mega Energi kemudian disebut menjadi pemegang 1.999 lembar saham PT Gentala Adhyasta Swarna, perusahaan yang oleh KOSMAK dikaitkan dengan Febrie Adriansyah.
Sugeng menyebut Agustinus diduga memiliki posisi penting dalam relasi tersebut.
“Agustinus Antonius diduga menjadi salah seorang penjaga gerbang eks Jampidsus, Febrie Adriansyah,” ujar Sugeng.
Klaim tersebut juga belum merupakan kesimpulan hukum.
KOSMAK meminta seluruh hubungan tersebut diuji melalui dokumen korporasi, transaksi keuangan, komunikasi para pihak dan kewenangan masing-masing pihak dalam perkara dana sawit.
Bukan Lagi Soal Saksi, Tapi Tersangka
Di titik ini, publik dihadapkan pada paradoks.
Penyidikan telah berjalan sejak September 2023. Puluhan saksi telah diperiksa. Sejumlah korporasi penerima insentif telah ditelusuri. Airlangga Hartarto pernah diperiksa. Dokumen dari pihak tertentu juga pernah disita.
Namun, sampai tiga tahun berlalu, belum ada satu pun tersangka.
Banda Aceh
Kota Langsa
Aceh Selatan
Aceh Tenggara
Bali
Banten
Bengkulu
DI Yogyakarta
Jakarta Pusat
Jambi
Kalimantan Barat
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Kalimantan Tengah
Lampung
Nusa Tenggara Barat
Palu
Pangkal Pinang
Riau
Sumatera Selatan
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Bangka Belitung
Kepulauan Riau
Jawa Barat
Jawa Tengah
Jawa Timur
